Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konfederasi Sarbumusi sebagai salah satu badan otonom PBNU yang membidang buruh, memandang bahwa masalah ketenagakerjaan di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata.

Pasalnya, jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia tidak produktif. Sehingga siapa pun presiden yang akan memimpin Indonesia pada 2024, diperlukan strategi yang matang.

“Bonus demografi di Indonesia puncaknya tahun 2030, sehingga Indonesia akan punya tenaga kerja produktif sebesar 64 persen dari total jumlah penduduk 297 juta jiwa,” kata Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Ketenagakerjaan Indonesia, Bonus Demografi dan Ekonomi Rakyat di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).

Menurutnya, keberlimpahan bonus demografi ini akan menjadi faktor yang menentukan Indonesia bisa keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju.

Untuk itu, Irham menyebut pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi 2030.

“Dengan catatan, bila tenaga kerja kita semuanya bekerja berproduksi, baik di sektor formal maupun informal. Namun sayangnya, meningkatnya sektor jasa saat ini, berbanding terbalik dengan sektor pertanian yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, National Project Coordinator International LabourOrganization (ILO), Dede Shinta menyoroti masalah tingkat pendidikan yang rendah adalah problem serius bagi tenaga kerja di Indonesia.

Untuk itu, dia berpandangan ke depan, tenaga kerja Indonesia perlu dibekali kemampuan mengelola SDM di sekitarnya.

"Tenaga kerja kita perlu dibekali kemampuan ketrampilan mengelola sumber daya alam di sekitarnya, menjadi produk-produk yang bisa diserap ke pasar nasional, bahkan sampai ke manca negara. Tentu saja mereka juga perlu dibekali ketrampilan dan kapasitas untuk menjadi tenaga kerja handal,” kata Dede Shinta.

Dosen bidang ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Padang Wicaksono memandang pemerintah perlu melakukan penerapan strategi baru dalam menghadapi tantangan dunia ketenagakerjaan di masa mendatang.

"Perlu terobosan-terobosan strategi untuk mengaktivasi balai balai pelatihan milik pemerintah, SMK, dan pendidikan vokasi lainnya, agar bisa menjadi tempat yang memberi bekal kapasitas dan keterampilan bagi tenaga-tenaga kerja kita,” ujarnya.

Sebagai informasi, FGD bertajuk Ketenagakerjaan Indonesia, Bonus Demografi dan Ekonomi Rakyat dihadiri oleh para pakar dan tokoh yang selama ini concern pada isu-isu ketenagakerjaan, antara lain Dewi Hutabarat (Pegiat Ekonomi Rakyat, Pengurus KADIN Bidang UMKM Koperasi 2015 - 2021)), Muhyidddin (Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan), Cristianus Pandjaitan (ILO), Tyovan Widagdo (Lembaga Perekonomian PBNU), Victoria Fangiade (Prakarsa).

Lalu, ada Eka Simanjuntak (Yayasan Nusantara Sejati), Bahruddin (Anggota Badan Akreditasi Nasional PDM (Paud -Das-Men), Joko Wiryono (Pendiri dan Pemilik pabrik gula Gulanas).

Baca juga: Konfederasi Sarbumusi akan Dampingi Oknum Buruh Perempuan di Cikarang yang Diduga Alami Pelecehan

Isu Ketenagkerjaan Bakal Dibahas dalam Debat Terakhir Pilpres

Diketahui, KPU telah menyelenggarakan debat perdana perdana pada Selasa (12/12/2023)lalu dengan sejumlah isu di antaranya terkait pemerintahan dan HAM.

Selanjutnya, debat berikutnya yakni debat antarcawapres pada 22 Desember yang mengangkat isu ekonomi dan pajak, termasuk infrastruktur.

Debat ketiga digelar untuk capres pada 7 Januari 2024 yang membahas di antaranya terkait isu pertahanan keamanan dan geopolitik, termasuk hubungan internasional.

Sementara debat keempat akan diikuti oleh cawapres pada 21 Januari 2024 yang membahas di antaranya terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan, pangan dan energi.

Debat terakhir untuk capres akan digelar pada 10 Februari 2024 yang mengangkat isu di antaranya tentang kesejahteraan sosial, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, termasuk isu ketenagakerjaan.

Sekilas Tentang Sarbumusi

Dilansir dari laman resmi NU, Konfedersi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) lahir di pabrik gula Tulangan Sidoarjo 27 September 1955 atas rekomendasi Muktamar Ke-20 NU tahun 1954 di Surabaya, Jawa Timur.

K-Sarbumusi merupakan organisasi buruh yang didirikan oleh NU dalam upaya memberi perlindungan kepada kaum buruh.

Dikutip dari Buku Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Keputusan Muktamar Ke-34 NU, Sarbumusi adalah badan otonom untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh, karyawan, atau tenaga kerja.

K-Sarbumusi didirikan sebagai upaya pembelaan para ulama kepada kaum buruh. Keberadaan serikat buruh merupakan upaya untuk berlakunya hubungan kerja yang adil dengan posisi yang setara sehingga dapat mengangkat martabat buruh.

Hal ini didasari atas dua hadits Rasulullah SAW berikut:

"Berikan upah buruh sebelum keringatnya kering." (HR Bukhari)

Baca juga: Konfederasi Sarbumusi Kritik Diterbitkannya Permenaker 5 tahun 2023: Harus Dicabut

"Barangsiapa mempekerjakan seroang buruh, maka beritahukanlah upah yang akan diterima oleh si buruh)." (HR Al Baihaqi).

Dalam perjalanannya, K-Sarbumusi terpaksa harus berhenti bergerak. Hal ini mengingat kebijakan Orde Baru yang melebur seluruh organisasi buruh dalam satu wadah, yaitu Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FSBI) pada 30 Februari 1973 dan kemudian menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada tahun 1985.