Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Berbagai gagasan dan terobosan diusung masing-maisng pasangan calon (paslon) dalam kampanye Pilpres 2024.
Sejumlah sektor pun diincar, mulai dari sektor kesehatan, sektor pendidikan hingga sektor hukum.
Tak hanya itu, teknologi juga menjadi bab baru untuk dikolaborasikan dengan sektor lainnya.
Seperti yang digagas oleh Paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ganjar-Mahfud berkomitmen mempercepat digitalisasi di seluruh Indonesia, jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres tahun depan.
Baca juga: Jubir Anies Minta Ruhut Sitompul Buktikan TGUPP Pakai Jalur Ordal
Menurut Ganjar-Mahfud, digitalisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi di semua instansi pemerintah, baik Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.
Senada dengan komitmen Ganjar-Mahfud, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengakui, korupsi masih menjadi salah satu tantangan terbesar bangsa saat ini, selain kolusi dan nepostisme, dan tantangan tersebut harus terus diperangi bersama.
Satu di antara banyak cara memerangi korupsi adalah dengan melakukan digitalisasi birokrasi.
“Digitalisasi jadi target reformasi birokrasi kami, sehingga demikian jika digitalisasi ini jalan, akan ada banyak hal yang bisa kita kerjakan terkait pencegahan korupsi,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Sebagai Capres yang pernah menjadi kepala daerah selama 10 tahun di Jawa Tengah, Ganjar menyadari betul manfaat digitalisasi dalam layanan pemerintahan.
Karena itu, ia dan Mahfud bertekat akan mempercepat proses digitalisasi di seluruh daerah di Indonesia.
Target dari program digitalisasi adalah pengadaan barang dan jasa.
Pengalaman Ganjar waktu menjabat Gubernur Jawa Tengah menunjukkan, belanja produk dalam negeri lewat e-katalog sangat efektif mencegah terjadinya korupsi.
Hal tersebut dikarenakan penggunaan anggaran lebih transparan, terbuka, dan terukur.
Komitmen Ganjar-Mahfud mempercepat digitalisasi untuk mencegah korupsi sejalan dengan upaya pencegahan korupsi yang dimotori Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Saat Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di Jakarta, beberapa waktu lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu, Firli Bahuri mengatakan, pemberantasan korupsi tak hanya dilakukan saat menangkap koruptor, tetapi juga upaya mencegah orang melakukan korupsi.
“Pencegahan korupsi jadi penting, terutama melakukan pencegahan dengan perbaikan sistem. Lewat pencegahan maka tidak akan ada celah terjadinya korupsi dan kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara,” kata Firli.
Komitmen KPK untuk memberantas korupsi melalui upaya pencegahan, tampaknya sejalan dengan program digitalisasi birokrasi yang menjadi komitmen pasangan Ganjar-Mahfud, jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pada Pilpres tahun depan.
Anies Luncurkan Bansos Plus
Calon Presiden Anies Baswedan akan meluncurkan Bansos Plus jika dia terpilih menjadi presiden RI di Pilpres 2024. Program Bansos Plus ini akan memperbaiki sistem dari bantuan sosial yang sudah ada, yakni dengan menciptakan sistem pendataan yang lebih akurat.
"Bansos Plus nanti akan ada penambahan di layanannya. Program ini memastikan lebih tepat sasaran, bahwa mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan, jangan sampai terlewat," ujarnya kepada wartawan di GOR Pekanbaru, Riau, Rabu (13/12/2023).
Peningkatan layanan itu, kata Anies, diperlukan karena hingga kini banyak laporan yang menyatakan bahwa warga yang mestinya menerima bantuan justru terlewat. Sebaliknya, mereka yang berkecukupan justru mendapat bantuan sosial.
Anies pun memastikan bahwa jika terpilih menjadi presiden, dirinya akan tetap melanjutkan program bantuan sosial yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Bedanya, ia akan meningkatkan sistem pendataan agar bantuan tersebut tak lagi salah sasaran.
"Jadi kami sampaikan bahwa program bansos itu jalan. Bansosnya bukan malah dihentikan, tapi malah dijadikan plus," tegas calon presiden nomor urt 1 tersebut.
Rencana Bansos Plus sendiri pertama kali disampaikan Anies berdialog bersama masyarakat di Kampung Binjai Pelombo, Rabu (13/12/2023).
Rencana tersebut menuai respons positif dari masyarakat sekitar yang menilai sangat membutuhkan bantuan sosial.
Program Bansos Plus dari Anies ini digulirkan untuk menjawab maraknya narasi yang beredar yng mengatakan bahwa bantuan sosial akan dihapuskan jika Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden RI di Pilpres 2024.
Padahal, yang terjadi adalah sebaliknya: calon presiden nomor urut 1 itu akan menyediakan program Bansos Plus.
"Kita akan mempersiapkan Bansos Plus. Artinya apa? Manfaatnya ditingkatkan, pelayanannya diperbaiki, dan penerimanya pun diperbaiki," ujarnya di acara Desak Anies di Pekanbaru, Riau, Rabu (13/12/2023).
Program tersebut utamanya akan memperbaiki pelayanannya dengan membenahi sistem pendataan agar penerima bantuan tak lagi salah sasaran. Di samping itu, Bansos Plus juga memperluas jangkauan penerimanya.
Untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP), misalnya, tidak hanya menjangkau anak yang miskin. Melainkan, juga akan menjangkau anak yang rentan miskin.
Begitu pun dengan Program Keluarga Harapan (PKH), akan ditambahkan pesertanya. Dengan demikian, peserta yang sebetulnya memenuhi syarat namun kuotanya tidak cukup, bakal tetap mendapat bantuan.
Sama halnya dengan bansos Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini akan akan ditambah manfaatnya, salah satunya pemeriksaan kesehatan rutin untuk lansia.
Anies juga akan membenahi program bansos sembako. Ia bakal menambah kepastian penerimanya dengan menindaktegas praktik ordal yang menghambat sampainya bantuan pada penerima yang berhak.
Program Makanan Gratis Prabowo-Gibran
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ahmad Muzani, menegaskan program makan siang gratis yang diusung Prabowo bukan proyek yang akan dilakukan secara top down.
Namun demikian, lanjut dia, program tersebut adalah upaya untuk meningkatkan perekonomian lokal.
Ia mengatakan sayur, beras, minyak, telur, daging, susu itu diharapkan dapat disediakan dari kawasan sekitar.
Dengan demikian, kata dia, ekonomi lokal diharapkan bisa tumbuh berkembang setiap hari pada hari-hari sekolah.
Selain itu, kata dia, misi tersebut adalah untuk meningkatkan gizi dan pemberantasan berbagai macam masalah akibat penyakit kekurangan gizi.
Hal tersebut disampaikannya usai acara Deklarasi Warga Tegal Relawan Jakwire Prabowo Gibran di Gedung Joeang '45 Menteng Jakarta Pusat pada Minggu (10/12/2023).
"Karena ini misi dan program ini bukan proyek yang akan dilakukan secara top down dari pusat ke bawah," kata Muzani.
Muzani juga membuka peluang untuk menggandeng pengusaha Warung Tegal (warteg) dalam program makan siang gratis tersebut.
Namun demikian, ia mengakui hal tersebut belum masuk ke dalam perencanaan terkait program makan siang gratis Prabowo.
"Perencanaannya belum sampai di situ, tetapi harapan Pak Prabowo begini. Program makan siang gratis akan meningkatkan perekonomian lokal, di mana ada sekolah, ada pondok pesantren, ada SMA, SMP, SD atau TK maka ekonomi kawasan akan menjadi berkembang," kata dia.
Muzani mengatakan, pihaknya berbesar hati, berbangga dan berterima kasih atas dukungan Warga Tegal Relawan Jakwire Prabowo Gibran di Gedung Joeang '45 Menteng pada hari ini Minggu (10/12/2023).
Ia mengatakan hal yang menjadi aspirasi dari relawan tersebut di antaranya terkait kelangsungan usaha, dukungan modal, dan akses terhadap market dan manajemen.
"Ini perlu sentuhan tangan kekuasaan politik dan pemerintah. Harapannya Pak Prabowo dan Mas Gibran yang selama ini terus-menerus berkampanye dan kita menumpukkan harapan, bisa membantu mereka-mereka itu," kata dia.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Anggota DPR RI Gerindra Dapil II Jakarta, Hj Himmatul Aliyah, Wakil Ketua TKN Juri Ardiantoro, dan Anggota DPRD DKI Jakarta Adnan Taufiq, dan Ketua Ikatan Keluarga Besar Tegal, Tafaqur Rozak bersama tokoh Tegal lainnya seperti Edi Budiarso.
(Tribunnews.com/Chrysnha, Yulis Gita Irawan)