TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan, optimalisasi ekonomi biru di daerah pesisir dan sumber daya kelautan akan menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia di masa datang.
Ekonomi Biru mencakup sektor perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim.
Baca juga: Ganjar Tawarkan Kontrak Terbuka Kepada IPB Bereskan Masalah Pangan Nasional
“Sekitar 12,5 persen dari angka kemiskikan berada di daerah pesisir. Maka, optimalisasi ekonomi pesisir, optimalisasi ekonomi biru harus dilakukan," kata Ganjar saat berbicara pada Food and Agriculture Summit III dan Dialog Calon Presiden RI 2024-2029, di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).
Pada kesempatan itu, Ganjar mengajak para periset yang tergabung dalam Ikatan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui Smart Distrubution, Smart Farming, dan Smart Fishing. Ganjar juga menawarkan kontrak terbuka kepada IPB untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Ganjar mengungkapkan, Indonesia merupakan negara dengan 77% wilayahnya terdiri atas laut. Namun kontribusinya kepada Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar 7,6%.
“Untuk meningkatkan kontribusi PDB, optimalisasi ekonomi biru juga dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di daerah pesisir yang mencapai 12,5%,” kata dia.
Baca juga: Perjalanan Ganjar Pranowo Dari Aktivis Mahasiswa Hobi Demo Hingga Ditunjuk Jadi Capres
Dia memaparkan, berdasarkan hasil kajian IPB, ada beberapa potensi hasil kelautan yang dapat dioptimalkan untuk menyumbang PDB dan menurunkan angka kemiskinan dalam jumlah besar.
Salah satunya adalah rumput laut, yang belum dibudidayakan di sepanjang pesisir Indonesia, padahal Indonesia memiliki potensi untuk membudidayakan rumput laut dengan kedalaman sekitar 10-11 meter dari Sabang sampau Merauke.
"Saya tanya kepada teman-teman IPB, kalau dari rumput laut saja yang kita kerjakan bagaimana? Jawabannya, Mas, gede banget," ungkap Ganjar.
Pengembangan Rumput Laut
Ganjar menjelaskan, potensi Indonesia untuk mengembangkan rumput laut dari hulu ke hilir sangat besar karena memiliki garis pantai terpanjang yang membentang sepanjang 99.083 km.
Indonesia juga menduduki peringkat kedua negara dengan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada.
"Ternyata dihitung dari garis pantai kita, area untuk menamam rumput laut jenis luasnya minta ampun. Kita bisa tanam rumput laut dihilirisasi sampai beres. Jadi kita tidak lagi menggali, tidak lagi land-based oriented, tapi archipelagic audition based oriented. Dan itulah yang kemudian mau kita dorong," tutur Ganjar.
Untuk merealisasikan itu, Ganjar mengatakan pemerintah harus mendorong program yang menggerakan masyarakat pesisir untuk memproduksi rumput laut dan penjualannya difasilitasi pemerintah.
"Ya produksi rumput laut itu ini bisa melibatkan 63.000 rumah tangga," ujar Ganjar.
Selain itu, areal penanaman rumput laut juga bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Hal itu sudah diterapkan di beberapa daerah, seperti Bali, namun perlu diperluas ke berbagai wilayah Indonesia.
Dia menyampaikan, paslon Ganjar-Mahfud menawarkan pengembangan potensi daerah pesisir melalui Program Desa Presisi. Selain budidaya hasil laut, juga dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Warga sekitar dilatih untuk skill, begitu juga manajemen ekonomi agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Tak Khawatir Anies-Muhaimin Dapat Dukungan dari Jusuf Kalla
"Maka skill set-nya perlu. Vokasi keterampilan, teknik lingkungan, ekonomi manajemen. Nah ini dengan potensi daerah maka ada Desa Presisi, itu sudah dipraktekan di beberapa tempat oleh IPB dan internal kami (TPN Ganjar-Mahfud). Kita belum bisa mengukur sejauh ini hasilnya apa, tapi apa yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa kita terukur betul gagasannya," kata Ganjar.
Dia menambahkan, salah satu potensi laut yang juga perlu ditingkatkan adalah perikanan. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2022 menyebut sustainable fishing bisa meningkatkan produksi perikanan. Namun kenyataannya, kontribusi ke PDB masih rendah, karena praktek illegal fishing.
"Kita ranking 6 dari 152 negara dari sisi illegal fishing, salah satunya karena coast guard kita belum difasilitasi untuk benar-benar memiliki kemampuan dan didukung peralatan yang memadai sebagai coast guard. Kalau tidak, ya, enggak beres-beres," ungkap Ganjar.