Ragam Komentar Hasto PDIP: Sebut Gibran Tiru Jokowi, Sentil Golkar Tak Bisa Calonkan Kader Sendiri

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen), Hasto Kristiyanto, melemparkan kritik kepada kubu pasangan nomor urut 2 pada Pilpres 2024, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pada debat cawapres kemarin malam, Jumat (22/12/2023), Gibran menjadi sorotan karena melemparkan pertanyaan-pertanyaan dengan istilah sulit kepada cawapres lain.

Kepada cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Gibran bertanya mengenai SGIE (State of the Global Islamic Economy).

Baca juga: Jokowi Nyaman Pakai Dasi Kuning, Hasto: Hadiah untuk Golkar yang Tak Bisa Calonkan Kader di Pilpres

Sementara kepada cawapres nomor urut 2, Mahfud MD, Wali Kota Solo itu bertanya perihal Carbon Capture and Storage (CCS).

Menurut Hasto, gaya Gibran dalam berdebat meniru apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya, yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gibran dinilai oleh pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini, memberikan pertanyaan jebakan ke dua cawapres lainnya untuk mencari keuntungan.

"Ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Hatta," ujar Hasto, Jumat.

Kala itu, dalam debat capres 2014, Jokowi bertanya ke Prabowo soal langkahnya meningkatkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), tanpa menjabarkan lebih jauh singkatan TPID.

Prabowo pun saat itu bertanya balik ke Jokowi soal kepanjangan TPID dan mengakui ia tidak hafal setiap singkatan.

Selain itu, Hasto juga buka suara perihal status keanggotaan Presiden Jokowi di PDI Perjuangan (PDIP).

Ia menyebut bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih bagian dari PDIP.

Sebagai informasi, akhir-akhir ini status keanggotan Presiden Jokowi di partai dipertanyakan setelah keluarganya berbondong-bondong merapat ke kubu Prabowo.

Apalagi Jokowi baru-baru ini memakai dasi berwarna kuning yang dikaitkan dengan kepindahannya ke Partai Golkar.

Mengenai dasi tersebut, Hasto menyinggung bagaimana partai besar seperti Golkar tidak bisa mencalonkan kadernya sebagai capres maupun cawapres di Pemilu 2024.