Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang menyebut dukungan Satpol PP Garut kepada cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka tidak melanggar aturan berujung kritik.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD pun menjadi salah satu pihak yang mengkritik pernyataan Moeldoko tersebut.
Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengungkapkan Moeldoko tidak memiliki wewenang untuk mengomentari terkait peristiwa tersebut.
Todung menilai pihak yang patut untuk mengomentarinya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Saya tidak mengerti dengan kapasitas apa Pak Moeldoko mengatakan itu. Pak Moeldoko kan KSP dan yang bisa mengatakan apakah itu melanggar netralitas atau tidak ya Bawaslu, bukan Moeldoko," ujarnya di Posko Pemenangan Mahfud di Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).
Tak sampai disitu, Todung juga mengkritik pernyataan Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko yang menyebut belasan anggotanya yang mendukung Gibran tersebut bukan berstatus aparatur sipil negara (ASN) tetapi sukarelawan.
Baca juga: Beda Pendapat soal Satpol PP Garut Dukung Gibran: Ada Sanksi tapi Moeldoko Sebut Bukan Pelanggaran
Todung menganggap pernyataan Eko itu adalah indikasi kuat terkait ketidaknetralan instansi yang dipimpinnya.
"Apakah dia kontraktual, apakah dia pegawai tetap dia dalam hubungan kontraktual, jadi menurut saya ini menunjukkan ya, disiplin yang lemah dalam tubuh Satpol PP di Garut itu."
"Saya membaca dan mendengar penjelasan dari Kepala Satpol PP di sana, tapi menurut saya kita ini kan tidak apa ya, tidak bodoh dalam melihat situasi semacam ini, kenapa kok tiba-tiba ada pernyataan seperti itu dari sejumlah Satpol PP di sana," beber Todung.
Cak Imin: Pak Moeldoko Sakiti Nurani dan Etika
Terpisah, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut pernyataan Moeldoko itu sudah menyakiti nurani dan etika.
Menurutnya, aparatur dengan status apapun yang bekerja di instansi pemerintah sudah seharusnya netral dan tidak memihak.
"Sebagai honorer ataupun ASN yang (bekerja) di dalam lingkup pemerintahan termasuk di kantor Bupati, Pemda, apalagi berseragam, itu adalah bagian dari wilayah netral."
"Pernyataan Pak Moeldoko menyakiti nurani dan etika," kata Cak Imin usai menggelar dialog di Kabupaten Garut, Jabar pada Rabu (3/1/2024) malam.
Baca juga: Beda Pendapat soal Satpol PP Garut Dukung Gibran: Ada Sanksi tapi Moeldoko Sebut Bukan Pelanggaran
Cak Imin mengatakan Pemilu 2024 bakal berbahaya jika ada aparat pemerintah yang tidak netral.
Ditambah, sambungnya, Satpol PP merupakan instansi penertiban.
"Kalau Satpol PP enggak netral gimana bahayanya kita ini? Pilih kasih, gambar yagn didukung yang akan dibiarkan, gambar yang saingannya akan diturunkan, ini harus dilawan," ujarnya.
Lebih lanjut, Cak Imin menduga dukungan dari Satpol PP Garut kepada Gibran itu merupakan perintah dari seseorang.
"Satpol PP mana berani kayak begitu kalau enggak ada yang nyuruh. Yang nyuruh tau nggak kalau Satpol PP adalah salah satu aparat pemda, jadi harus netral," ucapnya.
Moeldoko Sebut Satpol PP Garut yang Dukung Gibran Tak Langgar Aturan
Sebelumnya, Moeldoko menilai anggota Satpol PP Garut yang viral lewat video dengan mendukung Gibran bukanlah bentuk pelanggaran.
Pernyataannya itu dilandasi lantaran status kepegawaian para anggota Satpol PP Garut tersebut yang tidak jelas.
Sehingga, Moeldoko menilai dukungan semacam itu adalah hal biasa.
"Kalau menurut saya enggak. Ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN itu, maka ya wajar mereka bisa menyampaikan kepada siapapun," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (3/1/2024).
Dia pun mencontohkan ketika menemui para anggota Satpol PP di Semarang.
Menurutnya, kondisi Satpol PP pun memprihatinkan.
Baca juga: Deretan Deklarasi Dukungan ke Capres-Cawapres yang Menimbulkan Polemik, Kepala Desa hingga Satpol PP
Hal tersebut, sambungnya, karena anggota Satpol PP tidak diarahkan apakah melalui jalur ASN atau PPPK.
Sehingga, Moeldoko menilai video dukungan dari Satpol PP Garut itu adalah wujud penyampaian aspirasi.
"Bisa saja mereka menyampaikan pada salah satu calon presiden. Mungkin bukan hanya ke Mas Gibran, bisa saja ke calon yang lain karena itu bagian dari aspirasi mereka yang ingin mendapatkan perlakuan yang adil," tuturnya.
Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jabar dengan judul "Membuat Rakyat Ingin Nyelepet Garut," Cak Imin Komentari Video Satpol PP Dukung Cawapres"
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Taufik Ismail)(Tribun Jabar/Sidqi Al Ghifari)
Artikel lain terkait Pilpres 2024