TRIBUNNEWS.COM - Pada debat ketiga calon presiden (capres), Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak melemparkan kritik kepada Prabowo Subianto perihal kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Ganjar dan Anies meminta Prabowo untuk memaparkan data yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Menanggapi keinginan kedua capres itu, Presiden Jokowi menyebut, tak semua data pertahanan dan keamanan bisa disampaikan kepada publik.
Hal itu dilontarkannya ketika berada di Kampung Kecil, Kawasan Serang, Banten, Senin, (8/1/2023).
"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan kemaanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan," kata Jokowi.
Pasalnya, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, masalah pertahanan menyangkut strategi besar negara.
Jokowi menyatakan, bahwa data pertahanan tak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka.
"Karena ini menyangkut strategi besar negara tidak bisa semua dibuka kaya toko kelontong nggak bisa," terangnya.
Hal senada dituturkan oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid.
Nusron menyatakan, Prabowo sebagai Menhan tak akan membuka data pertahanan negara karena itu bersifat rahasia.
Baca juga: Komentar Mahfud soal Data Rahasia Kemhan: Tak Semua Hal Rahasia, Anggaran Harus Dibuka
"Soal Mas Anies dan Ganjar minta data pertahanan dibuka dan disampaikan dalam debat, jelas Pak Prabowo sebagai Menhan tidak mungkin bersedia sebab tidak mungkin data alutsista dan jenis yang kita miliki dibuka secara telanjang," ucap Nusron di Jakarta, Senin.
Menurutnya, menjaga suatu aspek yang menjadi kerahasiaan adalah suatu tantangan di negara demokrasi seperti Indonesia karena selalu ada tegangan di dalamnya.
Memang transparansi merupakan hal yang penting, tetapi di sisi lain, sambung Nusron, pertahanan negara juga perlu kerahasiaan.
"Di setiap negara demokratis itu memang selalu ada tegangan antara secrecy (kerahasiaan) dengan defense dan security (pertahanan dan keamanan)."
"Di satu sisi transparansi penting sebagai bagian dari demokrasi. Namun di sisi lain pertahanan negara juga perlu kerahasian," jelasnya.
Oleh sebab itu, Nusron menyebut, Kemhan memiliki mitra kerja dalam urusan transparansi kinerja tanpa mengenyampingkan kerahasiaan negara, yakni Komisi I DPR RI.
"Karena itu, proses deliberasi di legislatif menjadi titik tengah, dan proses ini yang justru sudah dilakukan."
"Kita tetap harus transparan dalam kebijakan, namun tidak boleh menelanjangi strategi pertahanan kita," ujar Nusron.
Data yang Disampaikan Ganjar Bukan Rahasia
Sementara itu, data yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo kepada Prabowo Subianto dalam debat disebut bukan suatu yang rahasia.
Hal ini diterangkan oleh Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Andi Widjajanto.
"Kami pastikan data-data yang kemarin disampaikan Mas Ganjar itu seluruhnya data terbuka, bukan data rahasia," kata Andi dalam jumpa pers di Media Center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (8/1/2024).
Andi menyatakan, data yang dipaparkan Ganjar bukanlah data yang bersifat sensitif dan bisa langsung didapatkan.
Ia mencontohkan mengenai data kekuatan pokok minimum atau minimum essential force (MEF) 2024 yang tidak tercapai, yakni di angka 65,4 persen dari target sebesar 79 persen.
"Jadi misalnya ada data pencapaian MEF 2024 yang 2023 bulan September ada di angka 65 persen," ujar Andi.
Pihaknya memperoleh data tersebut, dari website Kemenko Polhukam melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).
"Kalau masuk ke LAKIP ada deputi I, II, III, IV, lalu deputi IV adalah Deputi Pertahanan Negara."
"Ada dokumen publiknya dibuka, teman-teman akan melihat grafis pertamanya, lalu di grafisnya itu muncul pencapaian MEF 2024," jelasnya.
Selain itu, Andi menuturkan, pihaknya sebagian besar memperoleh data global dari lembaga-lembaga think tank.
Kemudian, ketika Ganjar menjabarkan alokasi anggaran belanja pertahanan dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) cenderung menurun, data tersebut diperoleh dari International Institute for Strategic Studies (IISS) London.
"Ya sumber data kami adalah IISS di London yang setiap Februari biasanya mengeluarkan military balances dan military balances."
"Ini salah satu data paling dipercaya di bidang pertahanan militer yang memuat kekuatan, kemampuan pertahanan, alutsista negara-negara seluruh dunia dengan analisis-analisis tajamnya," ungkap Andi
(Tribunnews.com/Deni/Taufik Ismail/Rizki Sandi Saputra/Fersianus Waku)