Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud,  Sandra Moniaga menyakinkan bahwa pasangan  capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar-Mahfud akan merealisasikan program KTP untuk masyarakat adat jika terpilih di Pilpres 2024.

Ia memaparkan bahwa  Mahfud yang saat ini masih mejabat menteri politik, hukum, HAM dan keamanan (Menkopolhukam) itu sudah lama memiliki komitmen pada pelibatan masyarakat adat dalam pembuatan kebijakan. 

"Mereka yang di pelosok-pelosok enggak punya KTP, bagaimana mereka bisa menikmati hak-hak dasarnya. Apa yang disampaikan Pak Mahfud sudah ada dalam dokumen visi misi kami," ujar dia dalam talkshow Tribun Network yang disaksikan via daring, Minggu (21/1/2024).

Meski tak secara detail bisa didengarkan dalam penyampaian visi-misi, Sandra menyebut dokumen lengkap soal program untuk masyarakat adat telah disiapkan pihak 03.

"Enggak mungkin dapat disampaikan detail dengan metode debat yang seperti sekarang 1 menit. Saya berharap teman-teman biaa membaca dengan baik visi misi dan juga penjelasan kalau untuk Ganjar Mahfud ada dokumen yang namanya penjelasan visi misi jadi lebih detail di situ," jelas dia.

Baca juga: Ganjar Sebut KTP Sakti Solusi Tidak Meratanya Bantuan dari Pemerintah

Menurut Sandra, Mahfud berupaya mempercepat penyusunan RUU masyarakat adat dan soal konflik penyelesaian konflik agraria.

Saat ini banyak masyarakat adat yang kesulitan mengurus perihal dokumen adminitrasi karena tidak memiliki KTP.

Karena itu, Ganjar-Mahfud akan membentuk lembaga penyelesaian konflik agraria termasuk konflik agraria di wilayah IKN dan lain-lain.

"Lembaga itu memang cukup baru yang disampaikan apa Mahfud," ujar Sandra.

Sebelumnya dalam sesi debat keempat tadi malam, Mahfud MD menceritakan pengalamannya saat membatalkan 14 pasal Undang-Undang wilayah pesisir yang tak melibatkan masyarakat adat.

Partner Ganjar Pranowo ini menanggapi calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimim Iskandar dan nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat Segmen 3 Debat Calon Wakil Presiden pada Minggu (21/1/2024).

"Coba sekarang ini masyarakat adat yang ada di hutan-hutan di Kalimantan Timur itu, 20 ribu orang tidak bisa memilih karena tidak punya KTP. Kenapa tidak punya KTP? Karena katanya dia menghuni hutan negara. Lah kalau hutan negara tidak boleh ada penduduk di situ? Padahal dia sudah puluhan tahun di situ," kata dia.