Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Acara Desak Anies di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta, pada hari ini, Selasa (23/1/2024), batal digelar karena izin acaranya dicabut mendadak.
Awalnya, panitia acara berencana menggelar acara itu pada Selasa siang, pukul 12.30 WIB.
Namun, pada Senin (22/1/2024) sekitar pukul 20.00 WIB, melalui akun Instagram calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan, yakni @aniesbaswedan dan @ubahbareng, diumumkan acara Desak Anies batal digelar di lokasi tersebut.
Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN (Anies-Muhaimin) menjelaskan, saat persiapan acara, tiba-tiba pihaknya mendapat informasi bahwa pengelola tidak jadi memberikan izin.
Namun, saat Jubir Timnas AMIN, Usamah Abdul Azis, meminta surat pembatalan tersebut, pihak pengelola tak memberikannya.
"Pas kita lagi masang sound, lagi persiapan acara, tiba-tiba dapet info dari pengelola bahwa nggak jadi diberikan izin dan kami minta surat pembatalannya nggak diberikan," kata Usamah, kepada wartawan, Senin.
Padahal, diakui Usamah, pihaknya telah melakukan pembayaran uang muka kepada pihak pengelola museum.
Terlebih, pihak pengelola juga sudah mengetahui tempatnya akan digunakan untuk acara Desak Anies.
Dari informasi yang dihimpun, acara Desak Anies berpindah ke Rocket Hall Convention Center, Sidomoyo Godean, Sleman.
Pemindahan lokasi ini diketahui sempat dibahas oleh Anies, yakni saat dirinya sedang melakukan live TikTok bersama dengan Tom Lembong.
Untuk diketahui, bukan kali ini saja acara Desak Anies dibatalkan secara sepihak.
Baca juga: Survei Capres 2024 Terbaru Elektabilitas Tertinggi Anies, Prabowo, Ganjar di Jateng dan Jatim
Sebelumnya, acara Desak Anies yang seharusnya digelar di Istana Basa Pagaruyuang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, pada Rabu (3/1/2024) lalu, terpaksa dipindahkan ke Lapangan Cindua Mato di Kabupaten Tanah Datar.
Hal itu lantaran tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat.
Cak Imin Sesalkan Pembatalan Mendadak Acara Desak Anies
Cak Imin pun memberikan pesan menohok yang menyebutkan, bahwa tidak sepantasnya negara demokrasi menghambat proses demokrasi.