Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu) asal tidak memanfaatkan fasilitas negara mendapatkan banyak respons.
Salah satu sosok yang memberikan komentar terkait perkataan Jokowi ialah calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan.
Anies meminta supaya ahli hukum tata negara memverifikasi pernyataan dari mantan Wali Kota Solo itu, apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Hal ini dikemukakan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu selepas melakukan kampanye akbar di Lapangan Parkir GOR Haji Agus Salim, Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (25/1/2024).
"Sehingga ini bukan soal selera, setuju atau tidak setuju, tapi soal benar atau salah, ini sesuai aturan hukum atau tidak?"
"Jangan negeri ini diatur pakai selera dan perasaan, serta pandangan subjektif, tapi diatur pakai aturan hukum," ungkapnya saat diwawancari wartawan dikutip dari TribunPadang.com.
Dia mengatakan Indonesia diatur dengan hukum. Lalu, pemegang kewenangan disumpah mengikuti seluruh aturan hukum.
Oleh sebab itu, sambung Anies, presiden, menteri, gubernur, hingga wali kota atau bupati harus bertindak sesuai aturan hukum.
Sementara itu, pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku sedih atas apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Menurut Cak Imin, presiden adalah pemimpin tertinggi sehingga muruahnya mesti dijaga.
Ketua Umum PKB itu menyampaikan pandangannya ini saat ditemui awak media di sela-sela acara Haul Mbah Kyai Abu Amar Khotib di Pondok Pesantren Ar Roudloh Berbaur, Paserepan, Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024).
Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Maruf Amin: Aturannya Boleh, Urusan Publik Setuju atau Tidak
Lebih lanjut, Cak Imin mempersilakan masyarakat untuk menilai pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi itu.
Namun, dia kembali menegaskan bahwa tugas presiden ialah mengayomi seluruh kekuatan.
"Biarkan rakyat yang menilai, tapi bahwa seharusnya kita semua meletakkan presiden sebagai pengayom semua kekuatan," pungkasnya.