Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu telah ditanggapi oleh tiga calon presiden (capres), yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mempersilakan apabila Presiden Jokowi ingin berkampanye.
Hal ini disampaikan Ganjar saat ditemui selepas kampanye akbar di Stadion Golo Dukal, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/1/2024).
"Ya silakan saja (presiden kampanye) karena beliau sudah menyampaikan itu," ujarnya.
Secara aturan, sambung Ganjar, presiden memang tak dilarang berkampanye.
Hanya saja, dia mengingatkan di mana sebelumnya Jokowi pernah meminta para gubernur maupun kepala daerah untuk netral.
"Secara regulasi tidak terlanggar hanya memang ketika kemudian situasinya mungkin agak berbeda maka semua akan membandingkan pada saat kita di-briefing, gubernur, kepala daerah, semua harus netral," sambungnya.
Selain itu, mengenai masalah ini, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan risiko terhadap proses demokrasi di Indonesia
"Tapi kondisi ini akan mengambil risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang akan berjalan," papar Ganjar.
Prabowo: Sudah Diatur UU
Sementara itu, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan perihal presiden berkampanye dan memihak dalam pemilu sudah diatur oleh perundang-undangan yang ada.
Baca juga: Respons Pernyataan Jokowi, Ganjar: Silakan Saja Presiden Kampanye
Prabowo menyampaikan pendapatnya itu seusai menghadiri acara presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jalan Cut Meutia 10, Jakarta Pusat, Jumat.
"Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang kepada itu saja," ungkapnya dikutip dari WartaKotalive.com.
Anies: Ini Sesuai Aturan Tidak?
Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, capres nomor urut 1, Anies meminta supaya ahli hukum tata negara melakukan verifikasi.
Apakah pernyataan mantan Wali Kota Solo itu sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Hal ini dikemukakan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu selepas melakukan kampanye akbar di Lapangan Parkir GOR Haji Agus Salim, Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (25/1/2024).
"Sehingga ini bukan soal selera, setuju atau tidak setuju, tapi soal benar atau salah, ini sesuai aturan hukum atau tidak?"
"Jangan negeri ini diatur pakai selera dan perasaan, serta pandangan subjektif, tapi diatur pakai aturan hukum," ungkapnya saat diwawancari wartawan dikutip dari TribunPadang.com.
Dia mengatakan Indonesia diatur dengan hukum. Lalu, pemegang kewenangan disumpah mengikuti seluruh aturan hukum.
Oleh sebab itu, sambung Anies, presiden, menteri, gubernur, hingga wali kota atau bupati harus bertindak sesuai aturan hukum.
Jokowi Beri Klarifikasi
Presiden Jokowi menyampaikan klarifikasi soal pernyataannya melalui video berdurasi 1 menit 53 detik yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.
Jokowi menjelaskan bahwa aturan soal hak presiden berkampanye itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas," papar Jokowi sambil menunjukan lembaran kertas besar berisi aturan tersebut.
Oleh karena itu, Jokowi pun meminta apa yang disampaikannya jangan diinterpretasikan ke mana-mana.
"Jadi apa yang saya sampaikan mengenai undang-undang Pemilu, jangan ditarik ke mana-mana," ujarnya.
Jokowi juga menekankan bahwa hak kampanye itu juga diiringi dengan syarat dan ketentuan lain yang harus dipatuhi, yaitu tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan harus mengambil cuti jika kampanye. Aturan itu tertera dalam Pasal 281 UU Pemilu.
"Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara," tegasnya.
Jokowi pun kembali menegaskan agar jangan ada interpretasi liar yang mengiringi pernyataannya beberapa waktu lalu.
Dia mengaku hanya menyampaikan ketentuan dalam aturan perundang-undangan.
"Sudah jelas semuanya kok, sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana. Jangan diinterpretasikan ke mana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya,” pungkasnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul: Begini Respon Prabowo Terkait Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak dan di TribunPadang.com dengan judul: Respons Anies Soal Presiden Boleh Memihak: Jangan Negeri Ini Diatur Pakai Selera dan Perasaan.
(Tribunnews.com/Deni/Fersianus Waku/Milani Resti)(WartaKotalive.com/Alfian Firmansyah)(TribunPadang.com/Wahyu Bahar)