Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar terbaru datang dari mahasiswa Universitas Surakarta (UNSA), Almas Tsaqibbirru yang mengajukan uji materiil pasal syarat usia capres dan cawapres minimal 40 tahun UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan akhirnya dikabulkan hingga meloloskan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Terkini, Almas Tsaqibbirru yang juga anak dari anak Boyamin Saiman, koordinator MAKI (Masyarakat Antikorupsi Indonesia) itu telah menggugat Gibran terkait wanprestasi atau ingkar janji ke Pengadilan Negeri Surakarta.
Dalam situs tersebut, surat gugatan tersebut memiliki nomor surat 25/Pdt.G/2024/PN Skt.
Itu terdapat klasifikasi perkara dengan tulisan 'Wanprestasi'.
Surat gugatan, dalam SIPP PN Solo, tercatat dengan tanggal pendaftaran yakni 29 Januari 2024.
TribunSolo.com mencoba konfirmasi terkait ada surat gugatan Almas terhadap Gibran.
Humas Pengadilan Negeri Kota Surakarta Bambang Ariyanto menjelaskan kemungkinan adanya laporan ini.
“Besok saya cek," ucap Bambang saat dihubungi TribunSolo.com, Rabu (31/1/2024).
"Tapi kalau sudah ada nomor gugatan seperti itu berarti Almas menggugat Gibran,” tambahnya.
Baca juga: Gibran Mengaku Akan Getarkan Kandang Banteng, Ganjar: Hati-hati Ketanduk
Diketahui, Almas Tsaqibbirru merupakan sosok yang menggugat peraturan terkait syarat batas usia capres dan cawapres yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di MK sebelum masa pendaftaran capres-cawapres di KPU.
Gugatan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut kemudian dikabulkan sebagian oleh MK dalam sidang pada 16 Oktober 2023.
MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai pejabat negara atau kepala daerah.
Terkabul sebagiannya gugatan Almas membuat Gibran dapat mendaftarkan diri sebagai cawapres Pemilu 2024 meski belum genap 40 tahun.
Baca juga: Istana Endus Ada Upaya Sebar Narasi Kabinet Jokowi Pecah di Tengah Gelaran Pilpres
Mengenai hal ini, kuasa hukum Almas, Arif Sahudi menolak untuk memberikan pernyataan sebelum ada kejelasan dari pihak pengadilan.