Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah tudingan pembagian bantuan sosial (bansos) pangan periode Januari -Februari 2024 bersamaan Pemilu 2024, tidak menggunakan data Kementerian Sosial (Kemensos).
Airlangga menegaskan, penyaluran bansos dari pemerintah itu menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
"Jadi, sebetulnya datanya sudah baku padan dan sudah dikonsolidasikan," kata Airlangga usai menghadiri makan malam bersama Forkompinda Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Bupati/Walikota Se-Sulsel di Rumah Dinas Gubernur SulSel, Kamis, (1/2/2024).
Airlangga, mengatakan tidak ada yang berubah dalam program bansos pemerintah pada periode Januari-Februari 2024 ini.
Data penerima bansos masih menggunakan data Kemensos. Sebab, seluruh data dan anggaran ada di kementerian tersebut.
"Tidak ada perubahan karena semua anggarannya, anggaran di Kemensos menggunakan anggaran Kemensos," katanya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah khawatir pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 dijadikan sebagai alat kepentingan politik pihak tertentu.
"Saya khawatir dengan kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya, program bansos menjadi tidak tepat sasaran," kata Said kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).
Baca juga: VIDEO Respons Bahlil Soal Tudingan Jokowi Tak Pernah Ajak Mensos Risma saat Bagi-bagi Bansos
Said juga khawatir target untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim di tahun 2024 tidak tercapai.
"Karena penyaluran bansos lebih kental muara politiknya, dan itu di pelopori langsung oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," ujarnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan (ini) menyesalkan kementerian dan lembaga lain mengambil alih tugas Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bansos.
Sementara, Kemensos sebagai ujung tombak penyaluran bansos yang memiliki data 18,8 juta penerima bansos tidak dilibatkan.
"Malah ini diambil alih oleh badan badan lain yang tidak memiliki tupoksi atas hal itu," ungkap Said.
Baca juga: Kubu AMIN Protes Balai Kartini Dipakai Acara Deklarasi Paslon 02, KSAD: Itu Bayar dan Dikomersilkan
Said menjelaskan, hampir 10 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) dikelola langsung oleh Kemensos, bukan kementerian lain, apalagi Kemenko PMK.
"Kalau kemudian lembaga-lembaga selain Kemensos itu menyebarkan bansos, apa dasar datanya? Sehingga publik patut curiga hal ini jadi alat politik, bukan alat menanggulangi kebijakan kemiskinan," ucapnya.
Dia mengusulkan agar jatah bansos pada tiga bulan pertama, yakni Januari-Maret 2024 disalurkan Minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024.
Menurut Said, hal tersebut perlu dilakukan agar penyaluran bansos tidak dicurigai sebagai kendaraan politik jelang Pilpres.