Ketiga, menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara oleh presiden yang berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam Pemilu.

Keempat menuntut tegaknya hukum dan etika penyelenggaraan Pemilu serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepetingan pihak tertentu.

Kelima, mengajak civitas akademika perguruan tinggi terlibat bersama rakyat untuk terus mengawal Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sementara itu, M Iqbal, juru bicara forum civitas akademika menambahkan deklarasi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan civitas akademika Unej terhadap proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Inilah keadaan Pemilu kita tidak berlangsung secara jujur adil, bebas langsung dan tentu sangat mungkin berpengaruh pada prinsip azas rahasia nanti di bilik suara,” jelas dia.

Pernyataan Unesa

Sementasa Guru besar dan sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dalam deklarasi dan penyampaian pernyataan hari ini menyoroti beberapa hal.

Ada enam poin yang dibacakan dalam deklarasi, di antaranya ada yang menyinggung soal kepentingan bangsa dan negara lebih utama ketimbang pribadi hingga soal netralitas.

Ketua Senat Akademik Unesa, Prof Setya Yuwana mengatakan, mereka mendorong semua pihak untuk menjaga kebersamaan dan suasana kondusif demi terwujudnya demokrasi yang sehat berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

"Mendorong semua elemen bangsa memberikan teladan yang bijak dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan untuk suksesnya Pemilu 2024," kata Prof Setya.

Bermula dari Yogyakarta

Seperti diketahui, para akademisi turun gunung menyuarakan kegelisahan mereka.

Para dosen, termasuk guru besar sejumlah perguruan tinggi negeri ataupun swasta, menyatakan sikap.

Dimulai dari Petisi Bulaksumur, Rabu (31/1/2024), para sivitas akademika UGM menyerukan ajakan kembali ke jalan demokrasi kepada Presiden Jokowi serta aparat penegak hukum, pejabat negara, dan aktor politik.