Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar lagi-lagi tuai sorotan.
Dulu berkali-kali diperiksa Polda Metro Jaya di kasus dugaan pemerasan eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan tersangka eks Ketua KPK Firli Bahuri.
Kini Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar diduga melakukan intimidasi ke Rektor Unika Soegijapranata Semarang terkait maraknya gelombang kritik kepada pemerintah Presiden Jokowi.
Polrestabes Semarang langsung angkat bicara membantah ada intimidasi kepada Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengakui, pesan yang dikirim lewat Whatsapp (WA) adalah ajakan melaksanakan pemilu damai.
“Tidak ada sama sekali, sekali lagi saya ulangi bahwa ajakan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, termasuk ada mahasiswa, civitas akademika, itu mengajak, men-support terciptanya pemilu damai," kata Irwan di Kota Semarang, Selasa (6/2/2024).
Ia mengatakan, penolakan pembuatan video dari Rektor Unika bagian dari pilihan.
Sebelumnya Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto blak-blakan mengungkapkan adanya oknum polisi yang meminta agar dirinya membuat video apresiasi kinerja Jokowi.
Meski sudah ditolaknya, oknum polisi tersebut sampai menelepon berulang kali.
Tolak Buat Video Apresiasi Jokowi, Rektor Unika Soegijapranata Ditelepon Berkali-kali
Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto blak-blakan mengungkapkan adanya oknum polisi yang meminta agar dirinya membuat video apresiasi kinerja Jokowi.
Meski sudah ditolaknya, oknum polisi tersebut sampai menelepon berulang kali.
Berdasarkan keterangan dari oknum polisi yang bersangkutan, video apresiasi kinerja Jokowi itu bakal diserahkan kepada Kapolda Jateng.
"Iya, video itu akan diserahkan ke Kapolda (Jateng). Namun, saya tolak untuk membuat videonya," katanya di Gedung Mikael Kampus Soegipranata Semarang, Selasa (6/2/2024) seperti dikutip dari TribunJateng.com.
Ferdi, sapaannya, menjelaskan, permintaan pembuatan video tersebut bermula saat seorang polisi yang mengaku seorang anggota Polrestabes Semarang menghubunginya lewat pesan singkat Whatsapp, Jumat 2 Februari 2024.
Kala itu, ia hendak berangat ke Surabaya untuk menghadiri pertemuan pertemuan pimpinan perguruan tinggi katolik di kota itu. Ia pun tegas menolak membuat video tersebut.
"Kami nyatakan tidak (bikin video) karena kami memilih sikap itu. Kami bukan membenci. Semisal hal baik maka dibilang baik. Sebaliknya, ketika ada sesuatu tidak pas ya bilang tidak pas," ucapnya.
Ia menolak membuat konten video karena video yang diminta berupa konten mengapresiasi presiden jokowi selama 9 tahun terakhir. Kedua, Pemilu 2024 perlu mencari penerusnya Jokowi.
"Saya sampai ditelpon berulang kali oleh si polisi. Saya tak mengangkat telpon karena sudah jelas jawaban di chat WA (whatsapp)," paparnya.
Ternyata polisi tersebut tak menyerah, ia lantas menghubungi Rektor pada Sabtu, 3 Februari sembari menyertakan contoh-contoh video dari kampus lainnya di Jawa Tengah.
"Setahu saya video contohnya dari Undip, Uin,dan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) lainnya di Semarang. Adapula Unsoed (Purwokerto)," jelasnya.
Kendati menolak, polisi tersebut terus memohon kepada Rektor Unika.
Kali ini, lebih persuasif dengan menyederhanakan permintaan yang awalnya video menjadi hanya statement pernyataan saja.
Sama halnya dengan permintaan video, Rektor Unika juga diberi contoh pernyataan dari seorang Rektor Kampus lain di Semarang.
"WA tadi pagi terakhir jam 11, bahasanya pak mbok kasihani saya. Saya jawab, saya tahu jenengan jalankan tugas tapi tolong hormati pilihan kami," terangnya.
Alasan Menolak
Ferdi menyebut, menolak untuk pembuatan video tersebut karena ada beberapa alasan.
Alasan pertama, berawal dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berujung Majelis Kehormatan MK sudah menyatakan keputusannya yang menyatakan ada pelanggaran.
Alasan lainnya, pernyataan Presiden yang mengatakan boleh memihak dan berkampanye.
Padahal pernyataan presiden November 2023 menyuruh ASN, TNI, Polri untuk netral.
"Bisa saja dicari pasal di undang-undang (soal Presiden boleh memihak) tapi bagi kami etika di atas segalanya. Etika di atas hukum. Hukum dibuat atas dasar etika," ungkapnya.
Alasan lainnya berupa perdebatan bantuan sosial.
Diakuinya, bantuan sosial sudah lama ada tetapi tak pernah digelontorkan pada bulan Januari.
"Normatifnya aja APBN tak bisa dicairkan bulan seperti ini," tuturnya.
Kondisi tersebut kian menguatkan alasan Ferdi untuk menolak pembuatan video mendukung kinerja Jokowi.
Menurutnya, banyak hal yang dinilai tidak sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi.
Ketidaksesuaian itu harus disampaikan sebagai wujud cinta terhadap bangsa.
"Kalau dibiarkan terserah mau jadi apa?. Hal itu juga tidak boleh karena pesan Soegijapranata harus 100 persen Indonesia berupa kasih akan tanah air yang harus dijaga dan dihidupi," katanya.
Baca juga: Wakil TKN Prabowo-Gibran Condro Kirono: Akademisi Bebas Kritis Asal Jangan Provokasi Jadi Apatis
Terpisah Kabid Humas Polda Jateng Kombes Satake Bayu mengatakan, mengimbau dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusifitas Pemilu 2024 dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
"Sehingga pemilu terselenggara dengan aman, damai dan bermartabat sesuai dengan harapan forum Rektor," ujarnya ketika dikonfirmasi hal tersebut.
Muncul Isu Operasi Tekan Rektor
Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan dirinya mendapatkan laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor kampus yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa demi membangun demokrasi yang bermartabat.
“Secara bersamaan muncul operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan, mereka diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda, untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi baik,” paparnya saat berdialog “Tabrak Prof” di Yogyakarta, Senin (5/2/2024).
Mahfud melanjutkan, ada beberapa rektor perguruan tinggi membuat pernyataan seperti yang diminta oleh pihak yang melakukan operasi tersebut.
Kendati demikian, ada juga rektor yang jelas-jelas menolak, tambah Mahfud. Seperti rektor Universitas Soegijapranata di Semarang.
“Dia (rektor) mengatakan diminta untuk menyatakan untuk pemerintahan Jokowi baik, pemilu baik dan lain sebagainya, nah itu yang beredar,” ujar Mahfud.
Adanya intervensi ke kampus-kampus, lanjut mantan Menkopolhukam ini, bisa saja terjadi, tetapi untuk mengatakan perguruan tinggi itu takut karena adanya tekanan, itu tidak juga.
Saat ini, menurut Mahfud, sudah 59 perguruan tinggi, dan selanjutnya akan terus mengalir setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan menyuarakan pemerintahan yang beretika.
Menurutnya, semakin menekan perguruan tinggi, maka semakin bergelombang gerakan-gerakan tersebut.
“Oleh karena itu karena kita berada di Yogyakarta, mari kita mengucapkan terima kasih kepada para guru besar civitas akademika UGM (Universitas Gajah Mada) yang telah memulai lebih dulu untuk mengajak perguruan tinggi lain menyatakan sikap yang sama,” tegasnya.
Bantahan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar
Polrestabes Semarang membantah ada intimidasi kepada Rektor Unika Soegijapranata Semarang terkait maraknya gelombang kritik kepada pemerintah Presiden Jokowi.
Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengakui, pesan yang dikirim lewat Whatsapp (WA) adalah ajakan melaksanakan pemilu damai.
“Tidak ada sama sekali, sekali lagi saya ulangi bahwa ajakan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, termasuk ada mahasiswa, civitas akademika, itu mengajak, men-support terciptanya pemilu damai," kata Irwan di Kota Semarang, Selasa (6/2/2024).
Ia mengatakan, penolakan pembuatan video dari Rektor Unika bagian dari pilihan.
“Yang Unika itu kan yang kami tangkap itu pilihan. Kami berhadapan dengan orang-orang, dengan intelektual yang bagus. Punya pilihan, narasi-narasi mana yang disampaikan untuk memberikan kesejukan bagi warga Kota Semarang," imbuhnya.
Irwan Anwar menyebut, tidak ada paksaan dalam pembuatan video tersebut.
Bahkan, sebelum permintaan pembuatan video testimoni, disampaikan bahwa video akan dipublikasikan dengan tujuan agar pesan dari tokoh ini sampai kepada khalayak luas, mengutip TribunBanyumas.com.
Dalam memilih tokoh, kata dia, juga tidak sembarangan. Yakni, tokoh yang dianggap layak memberikan pesan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Semarang.
"Memang ada beberapa yang menolak tapi banyak yang men-support kegiatan ini," jelasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Satake Bayu menegaskan video pemilu damai ini sebagai kegiatan cooling system.
Senada dengan Irwan, Satake mengungkapkan video tersebut dibuat demi menjaga pemilu berjalan aman, lancar, dan tertib.
Hal ini, sambungnya, sekaligus membantah bahwa permintaan pembuatan video ini sebagai wujud dukungan kepada salah satu paslon capres-cawapres.
“Tidak ada arahan untuk mendukung salah satu paslon (Presiden dan Wakil Presiden),” tegasnya.
Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar Diperiksa soal Kasus Pemerasan SYL
Polisi secara diam-diam memeriksa Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar dalam kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), Selasa (28/11/2023).
Irwan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi setelah ditetapkannya Ketua KPK non-aktif, Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
"(Irwan diperiksa) hari ini. Dari siang," kata Wadirtipidkor Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa kepada wartawan, Selasa.
Pemeriksaan pada Irwan Anwar dilakukan beberapa kali dan hingga kini statusnya hanya saksi.
Kapolres Semarang Akui Temani SYL Temui Firli Bahuri
Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengaku pernah menemani eks Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk menemui Ketua KPK, Firli Bahuri.
Irwan menyebut pertemuan di antara keduanya itu terjadi di Jakarta pada 2021 lalu.
Namun, dia tidak merinci lokasi tepatnya.
"Pernah ada di tahun 2021 kira-kira di bulan Februari itu kebetulan saya diminta untuk menemani pak SYL untuk menemui Pak Firli," kata Irwan dalam keterangannya, Selasa (10/10/2023).
Irwan menyebut pertemuan SYL dan Firli saat itu untuk membicarakan Memorandum of Understanding (MoU) terkait pencegahan korupsi.
"Pak SYL untuk menemui Pak Firli dalam rangka membangun atau membuat mou kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi di atau pendampingan lah dalam hal pencegahan korupsi itu saja yang saya tahu," ucapnya.
Baca juga: Kombes Irwan Anwar Ternyata Eks Anak Buah Firli Bahuri saat di Polda NTB, Bantah Serahkan Uang
Di sisi lain, Irwan juga membenarkan kedekatan dengan SYL maupun Firli. Dengan SYL merupakan keluarga dan dengan Firli merupakan mantan atasannya di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Pak Firli dulu adalah atasan langsung saya saat saya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal UMUM di Polda NTB kira-kira tahun 2017," ucapnya.
"Kemudian pak Mentan (SYL) adalah paman saya, kebetulan bersaudara dengan mertua perempuan saya," sambungnya.
Lantas siapakah sosok Kombes Irwan Anwar?
Kombes Irwan Anwar merupakan Kapolrestabes Semarang, sejak 21 Desember 2020.
Sebelumnya dirinya menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Sumut.
Sementara pada 2017, Irwan Anwar pernah menjabat sebagai Kapolrestabes Makassar.
Irwan Anwar lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 17 Februari 1972.
Dirinya merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994.
Ia berpengalaman dalam bidang reserse.
Selain itu, ia juga merupakan teman satu angkatan dengan Ferdy Sambo di Akpol.
Irwan Anwar rupanya merupakan suami dari Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natassa, keponakan Syahrul Yasin Limpo.
Sang istri juga merupakan mantan finalis putri Indonesia, keduanya menikah pada tahun 2020.
Berikut ini riwayat jabatan Kombes Irwan Anwar, dikutip dari Wikipedia:
- Pamapta Polres Temanggung
- Kaur Bin Ops Reskrim Polres Temanggung
- Kasat Reskrim Polres Temanggung
- Kasat Reskrim Polres Magelang
- Kasat Reskrim Polres Salatiga
- Kapolsek Medan Teladan
- Kasat Narkoba Poltabes Medan
- Wakapolres Binjai
- Kabag Bin Ops Dit Reskrim Polda Metro Jaya
- Kasat Reskrim Polres Metro Jakut
- Kapolres Madiun (2011)
- Wakapolres Metro Depok (2013)
- Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya (2016)
- Dirreskrimum Polda NTB (2017)
- Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri (2017)
- Kapolrestabes Makassar (2017)
- Analis Kebijakan Madya bidang Pidsiber Bareskrim Polri (2018)
- Dirreskrimum Polda Sumut (2020)
- Kapolrestabes Semarang (2020) (tribun network/thf/TribunJateng.com/Tribunnews.com)