TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -- Jelang pencoblosan pada 14 Februari 2024, Muhammadiyah menitipkan pesan agar masyarakat menyalurkan hak suara.
Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir pada Minggu (11/2).
Ia meminta masyarakat tidak menjadi golongan putih (golput).
"Sebab penyaluran suara yang mereka lakukan bagian dari wujud tanggung jawab kebangsaan. Maka rakyat diharapkan mengikuti Pemilu dengan tertib, aman, damai, taat, cerdas, kritis, dewasa, beretika, toleran dan menjaga persaudaraan," tutur Haedar.
Pihaknya berharap pemilu ini berjalan sesuai asas demokratis, kejujuran, keterpercayaan, dan lapang hati, serta siap menang dan siap kalah.
“Seluruh pihak yang berkontestasi siapapun yang menang dan memperoleh mandat rakyat benar-benar hasilnya autentik, tidak takabur diri, serta bebas dari hisab dan hujatan publik,” ungkap dia.
Baca juga: Menkominfo Imbau Publik Bagikan Informasi di Masa Tenang Pemilu dengan Bijak
Ia menuturkan, pemilu harus dijalankan secara sportif sehingga mewujudkan pemilu bersih, beretika, dan tidak ada kecurangan.
Terkhusus untuk para pejabat publik seperti aparat TNI, Polri, dan seluruh pihak penyelenggara pemerintahan dari pusat sampai daerah untuk menjunjung patriot, profesional, menjaga moralitas, dan tanggung jawab konstitusinya dalam melaksanakan pengawalan Pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu.
“Pemilu yang bersih tanpa penyimpangan menjadi dan mesti menjadi komitmen dan budaya politik seluruh elit dan warga serta penyelenggara negara, dan komponen bangsa,” tutur Haedar.
Haedar khawatir saat pemilu 2024 terjadi penyimpangan dan tidak sejalan sesuai konstitusi maka menimbulkan insiden buruk.
Karenanya jika setelah penyelenggaraan Pemilu 2024 terjadi sengketa maka diselesaikan melalui jalur hukum yang lurus disertai kejujuran, akuntabel, terbuka, dan mengedepankan etika luhur.
“Keteladanannya dengan taat konstitusi dan mau menyelesaikan sengketa Pemilu secara elegan, melalui jalur hukum yang berlaku disertai jiwa kenegarawanan yang utama. Jauhi segala provokasi dan anarki yang dapat mencederai demokrasi dan merusak masa depan negeri,” pesan Haedar.