Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Juru bicara Timnas Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN (Anies-Cak Imin), Ramli Rahim, menuding terdapat kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024 ini.
Hal tersebut dikatakan Ramli, saat menanggapi hasil real count suara Pilpres 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jawa Timur.
Di mana, pada real count per 15 Februari 2024 pukul 12.00 WIB, perolehan suara pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hanya mendapat 15,86 persen, dari 43 persen seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sementara itu, Prabowo-Gibran unggul jauh dengan perolehan suara di angka 65,52 persen.
Padahal, wilayah Jawa Timur merupakan salah satu basis massa terbesar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni partai pengusung AMIN.
Atas dasar tersebut, Ramli membeberkan, ada kecurangan terstruktur dan masif pada Pilpres 2024 ini dan terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
"Kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, itu terjadi di seluruh Indonesia," kata Ramli kepada wartawan Kamis (15/2/2024).
Lebih lanjut, Ramli mengungkapkan, Tim Hukum AMIN tengah mengumpulkan laporan-laporan dugaan kecurangan penghitungan suara di seluruh wilayah Indonesia tersebut.
Timnas AMIN juga mengaku, masih menunggu hasil akhir penghitungan real count dari KPU.
"Nanti semuanya akan direkap oleh THN Timnas AMIN dan diajukan sesuai proses hukum yang tersedia. Tapi ini juga kan belum hasil akhir. Data yang masuk masih sangat kecil," pungkasnya.
TPN Sebut Ganjar-Mahfud Jadi Terget Kecurangan
Selaras dengan Timnas AMIN, Tim Pemenangan Nasional (TPN) juga menduga ada kecurangan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
Baca juga: Usut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024, Tim Hukum AMIN Buka Peluang Kerja Sama dengan TPN Ganjar-Mahfud
Ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid menegaskan, publik tentunya tidak bisa mengabaikan laporan dan bukti yang menunjukkan paslon nomor urut 3 sudah menjadi target dari berbagai bentuk kecurangan dan intimidasi.
“Kecurangan-kecurangan ini adalah serangan terhadap proses demokrasi kita, dan kami menyerukan agar setiap tindakan kecurangan diselidiki secara menyeluruh, karena terindikasi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif,” jelas Arsjad.
Dalam hal ini, Tim Hukum TPN pun terus melakukan investigasi dan akan melaporkan berbagai kecurangan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).