Baca tanpa iklan
Sebelumnya, Bank Dunia menyebut bahwa program yang dicanangkan Prabowo-Gibran itu perlu direncanakan secara matang.
Pemerintah dinilai perlu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.
"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," kata Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu (28/2/2024) dikutip dari Kompas.com.
Lebih lanjut, Satu Kohken masih menantikan lebih lanjut rincian program makan siang gratis ini.
"Kami masih menantikan (rincian Program Makan Siang Gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," lanjutnya.
(Tribunnews.com/Milani Resti) (Kompas.com/ Muhammad Idris) (TribunSolo.com/ Andreas Chris)