Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Analis Sosial Politik Karyono Wibowo memberikan tanggapannya atas lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini ramai jadi perbincangan publik.
Karyono menilai lonjakan suara PSI yang terjadi dalam waktu singkat ini tak lazim.
Pasalnya total suara yang telah masuk ke data Sirekap atau data real count KPU sudah melebihi 65 persen.
"Jika melihat pola loncatnya tidak lazim karena data masuk ke data real count KPU sudah mencapai 65,8 persen,” kata Karyono dilansir WartakotaLive.com, Senin (4/4/2024).
Menurut Karyono, jika data suara yang masuk ke KPU sudah mencapai 65 persen ke atas, maka pola volatilitasnya (perubahan naik turunnya suara) tidak akan sedrastis suara PSI.
Oleh karena itu, Karyono pun menganggap wajar apabila kini banyak pihak yang mempertanyakan lonjakan suara PSI tersebut.
Lebih lanjut Karyono menuturkan, apabila perolehan suara PSI bisa menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen, maka lembaga survei dan KPU perlu diaudit.
Karena Karyono meyakini jika PSI lolos ambang batas parlemen, maka ada yang tidak beres dari data perolehan suara PSI.
Selain itu Karyono juga mengkhawatirkan adanya kekacauan dan ketidakpercayaan rakyat kepada KPU jika nantinya PSI benar-benar menembus ambang batas parlemen 4 persen.
“Jika nanti benar terjadi suara PSI mencapai ambang batas 4 persen, bisa menimbulkan kekacauan dan rakyat tidak percaya kepada lembaga survei dan KPU,” ujar Karyono.
Menurut Karyono, sejauh ini, hasil hitung cepat atau quick count selalu presisi.
Baca juga: Ditemukan Perbedaan Perolehan Suara PSI di Taiwan saat Rekapitulasi di KPU
Hal ini karena selisih antara hasil penghitungan KPU dengan quick count sangat tipis, antara 0,1 sampai 1 persen.
Jika merujuk data quick count dari sejumlah lembaga survei, PSI diprediksi tidak lolos parlemen karena perolehan suaranya di kisaran 2,6 sampai 2,8 persen.
Sementara itu, margin error 1 persen dengan sampel 3.000 tempat pemungutan suara (TPS).
Baca juga: Suara PSI Tiba-tiba Melonjak, PKB Beri Sindiran, PPP Singgung Operasi Senyap Sejak sebelum Pemilu