Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah tokoh alumni Pesantren Gontor turut mendorong hak angket terkait Pemilu 2024 untuk dilakukan dan diterapkan secepatnya oleh DPR.
Hal itu diungkapkan dalam forum "Diskusi Kebangsaan Mengembalikan Kedaultan Rakyat" yang diselenggarakan Forum Ka'bah Membangun (FKM) di Cilandak, Jakarta, Selasa (4/3/2024).
Acara ini dihadiri sejumlah tokoh alumnus Gontor, mulai dari Ketua FKM, Husnan Bey Fananie; Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid; hingga ulama Bachtiar Nasir dan Din Syamsuddin.
Adapun dalam kesempatan itu, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 akan diperjuangkan.
HNW menepis anggapan yang menyebut, rencana pengajuan hak angket hanyalah gertakan semata dan lamban digulirkan.
"Bagaimana menggulirkannya, orang masih (masa) reses, ketika kita mau menggunakan hak angket, ada ABCD-nya yang perlu kita ikuti, termasuk juga kapan dan bagaimana itu diajukan," ungkapnya, dikutip dari YouTube Kompas.
HNW menyatakan, setidaknya lima partai telah berkomitmen untuk mengajukan hak angket kecurangan Pemilu.
Kelima partai itu ialah PDI Perjuangan (PDIP) dan PPP yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Serta PKS, NasDem, dan PKB yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Menurutnya, pimpinan lima partai itu telah menyatakan komitmen penggunaan hak angket.
“Lima fraksi ini sudah menyatakan solid berkomitmen,” ungkap Hidayat.
Baca juga: Tanggapi Lonjakan Suara PSI, PPP dan PKS Singgung Hak Angket
Sementara itu, Ketua FKM, Husnan Bey Fananie, mengungkapkan perlunya kesatuan visi dan misi untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia agar kebobrokan pemilu tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Menurutnya, rakyat seakan dibodohi dengan kesewenang-wenangan penguasa, khususnya dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
“Dalam konteks civil society dan pemakzulan Jokowi, yang penting adalah kita berjalan bersama dengan visi yang sama dan misi yang sama yaitu menyelamatkan bangsa ke titik demokrasi yang sebersih-bersihnya."
"Dan itu adalah upaya kita agar pemilu-pemilu yang akan datang tidak akan terjadi lagi seperti ini. Rakyat dibodohi dan penguasa akan terus berkuasa sewenang-wenangnya," ungkap Bey melalui keterangan tertulis.
PDIP Bakal Putuskan Sikap Soal Hak Angket
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, menegaskan sikap dan komitmen PDIP terhadap rencana hak angket bakal disampaikan setelah rapat fraksi PDIP DPR pada hari ini, Selasa (5/3/2024) di gedung DPR.
"Besok baru tahu setelah rapat pimpinan fraksi," kata Hendrawan, Senin (4/3/2024), dikutip dari Kompas.com.
Politikus senior PDIP ini mengatakan, hal tersebut menjawab pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) bahwa lima fraksi partai di parlemen termasuk PDIP masih berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca juga: Mengacu Jajak Pendapat, Refly Harun: Mayoritas Ingin Hak Angket
Hendrawan mengatakan, bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket dugaan kecurangan Pemilu itu sedianya mudah ditebak.
Namun, anggota Komisi XI DPR ini mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut.
"Arahnya mudah ditebak. Tapi tidak boleh mendahului pimpinan," jelasnya.
Hendrawan mengungkapkan, dirinya juga tidak bisa menjawab apakah hak angket bakal digulirkan dalam waktu dekat.
"Besok (hari ini) kita lihat. PDIP konsisten di jalan Konstitusi," tegasnya.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Hasanudin Aco) (Kompas)