Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, merespons usul dua opsi bentuk wacana pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Adapun kedua opsi tersebut yakni koalisi persatuan nasional dan setgab seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: Rekapitulasi Suara Nasional KPU: Prabowo-Gibran Raih 1,2 Juta, Ganjar-Mahfud 160 Ribu di Sulteng

"Kita belum bisa bahas wacana tersebut. Mungkin setelah tanggal 20 Maret kita baru bisa diskusikan," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (16/3/2024).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI iyu mengatakan untuk sementara ini, pihaknya fokus mengawal rekapitulasi. 

"Sekarang kan belum semua rampung baik pilpres dan terutama pileg," pungkas Habiburokhman.

Sebelumnya, elite Partai Demokrat Andi Arief menawarkan dua opsi pemerintahan kepada Prabowo Subianto selaku calon presiden yang unggul penghitungan Pilpres 2024 terkait koalisi besar yang sedang diwacanakan.

Baca juga: Analis CSIS Tanggapi Ucapan Selamat AS ke Prabowo: Mereka Kenal Baik Prabowo

Adapun penawaran pertama dari Andi Atief yakni mengedepankan persatuan nasional.

Menurut Andi, pemerintahan persatuan nasional itu hal yang biasa. 

"Era Gus Dur dan Ibu Megawati juga menggunakan koalisi persatuan nasional," kata Andi Arief kepada wartawan, Sabtu (16/3/2024).

Selain pembentukan koalisi persatuan nasional, Andi mengusulkan agar Prabowo memakai opsi pembentukan Setgab Koalisi Pemerintahan. 

Setgab ini, dikatakan Andi, pernah ada pada 2009 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Presiden RI.

"Tergantung presiden terpilih mau menggunakan atau memilih opsi lain seperti Setgab 2009," ujar Andi Arief.

Andi sedikit mengulas soal Setgab 2009. Saat itu, SBY selaku presiden merupakan Ketua Setgab 2009 dengan Ketua Harian Syarief Hasan.

Lebih lanjut, Andi Arief memahami bahwa ada usul Joko Widodo menjadi ketua setgab tersebut.

Menurut Andi, Jokowi bisa sjaa menjadi ketua Setgab dengan catatan mewakili satu partai.

"Kalau Jokowi bisa saja, tapi harus mewakili satu partai. Keanggotaan koalisi kan pimpinan partai," tandas Andi.