Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjawab sindiran ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri soal dirinya disebut sebagai salah satu di antara tiga menteri yang paling vulgar melakukan politisasi bansos pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Selain Bahlil, ada nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga mendapat cap miring dari Faisal.
Hal tersebut disampaikan Faisal Basri saat memberi keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024) kemarin.
Bahlil menyebut bahwa Menteri Investasi tidak pernah dan tidak di ranah untuk membagikan bansos.
"Menteri investasi tidak pernah bagi-bagi bansos," ujar Bahlil, Senin (1/4/2024).
Bahlil menegaskan sebagai seorang Menteri Investasi, tugasnya adalah mengurus investasi, bukan bagi-bagi bansos.
"Maksudnya, seperti apa ya terserah ajalah mereka sebut apa yang jelas menteri investasi enggak pernah bagi bansos," tandasanya.
Sebelumnya, Faisal Basri dihadirkan sebagai saksi ahli dari pihak pemohon, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Dalam keterangannya, Faisal getol mengkritik mengenai politisasi bansos dari pemerintah.
Faisal mengungkapkan bahwa tiga menteri turut aktif mendemonstrasikan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu menurutnya, ditujukan untuk memobilisasi para pejabat di daerah dan mempengaruhi dukungan politik.
Baca juga: MK Undang 4 Menteri Jadi Saksi, Timnas AMIN Sebut Penyalahgunaan Bansos Jadi Sumber Masalah Pilpres
"Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif."
"Maka Airlangga Hartato misalnya, dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," kata Faisal, di persidangan.
Dalam kesaksiannya, Faisal Basri memaparkan bahwa Airlangga dan Zulkifli pernah menyebutkan bansos berasal dari Presiden Jokowi.
Sehingga menurut kedua menteri tersebut, secara terang-terangan masyarakat harusnya berterima kasih serta memilih kandidat yang didukung Jokowi.
Hal ini menurut Faisal menunjukkan bansos telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
Begitu pula pernyataan Bahlil yang menyinggung soal membuat bansos sendiri tanpa melibatkan Jokowi.
"Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil, bahwa silakan saja bikin sendiri Bu Risma (pembagian bansos)."
"Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos," ujarnya menegaskan.
Menurut Faisal, melalui tindakan tak etis tersebut ketiga menteri itu menunjukkan politisasi bansos tidak hanya sekadar menggelontorkan uang.
Tetapi termasuk juga memobilisasi para pejabat publik.
Faisal juga menyoroti bahwa penggelontoran bansos menjelang Pilpres 2024 dinilai sebagai praktik politik gentong babi (pork barrel politics).
Hal ini merujuk pada penggunaan dana publik untuk kepentingan politik tertentu.
Faisal menekankan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tergolong miskin.
Oleh karena itu bansos menjadi isu sensitif yang bisa dimanfaatkan oleh politisi untuk keuntungan politik.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Malvyandie Haryadi)