"Surat Panggilan Sidang sudah diterima kemarin malam," ucap Yustinus, Rabu (3/4/2024), dilansir Kompas.com.
Sebelumnya, Sri Mulyani memastikan siap untuk memenuhi panggilan pada Jumat ini.
"Kalau ada undangannya ya Insya Allah kita datang. Kalau ada undangan resmi," kata Sri Mulyani, ditemui di acara Silaturahmi Media di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2024).
Sebelumnya, MK telah mengabarkan akan memanggil empat Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk didengarkan keterangannya dalam sidang lanjutan perkara PHPU pada Jumat ini.
Hal tersebut, disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo sebagai Ketua Majelis Hakim Pleno dalam sidang kedua sengketa Pilpres pada Senin (5/4/2024) kemarin.
Namun, Suhartoyo menepis anggapan MK menghadirkan para Menteri atas permohonan para Pemohon baik Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.
Ia menegaskan, pemanggilan kepada para menteri itu, untuk kepentingan hakim.
“Sebagaimana diskusi (Rapat Permusyawaratan Hakim/RPH), universalnya kan badan peradilan yang sifatnya inter parties (mengikat para pihak) itu, kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak."
Keras, Refly Harun Tuding 4 Menteri Jokowi Bohong di MK, Semprot Risma, Sri Mulyani hingga Airlangga
Terungkap Sumber Dana Bansos Dibagi-bagi Jokowi Jelang Pilpres, Sri Mulyani- Airlangga Bongkar di MK
"Jadi, ini semata-mata untuk kepentingan para hakim,” katanya di Ruang Sidang Pleno MK, Senin, dilansir situs resmi MK.
Baca juga: 4 Poin Keterangan Ahli Prabowo di Sidang Sengketa Pilpres 2024, Sebut MK Tak Bisa Gugurkan Gibran
Jokowi Beri Lampu Hijau untuk 4 Menterinya Hadir di Sidang MK
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan lampu hijau kepada empat menterinya untuk menghadiri sidangsengketa Pemilu di MK pada Jumat ini.
Bahkan, ia memastikan keempat menterinya hadir di persidangan di MK.
"Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir hari Jumat," kata Jokowi setelah melepas bantuan ke Palestina dan Sudan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Presiden mengatakan, para menteri akan memberikan keterangan kepada hakim MK sesuai apa yang telah dilakukan.
Misalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan keterangan soal anggaran.