Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Dalam dissenting opinion (berbeda pendapat) yang dibacakan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih, dirinya menyebut nama Pj Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana.
Disebutkannya dalam dissenting opinion, Nana Sudjana terindikasi tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.
Dugaan Nana Sudjana tak netral itu juga terdapat dalam dalil gugatan Sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin).
"Bahwa dalam permohonannya pemohon (Anies-Muhaimin) juga mendalilkan mengenai ketidaknetraan pejabat negara, PJ kepala daerah dan aparatur negara di provinsi Jawa Tengah dalam masa Pemilu 2024," ujar Hakim Enny, dalam sidang perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Enny menyebut dalam dissenting opinion-nya bahwa Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana terindikasi tidak netral yang terbukti dari aktivitasnya menjemput Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat kampanye.
Pihak Anies-Muhaimin pun telah menyertakan bukti terkait hal tersebut.
Selain itu soal ketidaknetralan juga terindikasi dari konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jateng yang disebut-sebut untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Gibran.
"Dilakukan di sebuah restoran di Kecamatan Parakan pada Sabtu 3 Februari 2024, dalam acara bertajuk Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk Pemenangan Prabowo-Gibran menjemput Indonesia maju," lanjut Enny.
Enny juga membahas soal pembagian bantuan sosial secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut-sebut sebagai abuse of power, hingga dalil-dalil lainnya.
Enny menyebut terhadap dalil permohonan di atas hanya beberapa laporan atau temuan yang ditindak-lanjuti oleh Bawaslu.
"Yaitu berkenaan dengan Pj Gubernur Jawa Tengah yang dianggap tidak netral, terdapat laporan terhadap Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana yang dilaporkan karena melakukan penyambutan kepada calon presiden Prabowo Subianto dan mengenakan warna baju yang identik dengan TKN Prabowo-Gibran," ujarnya.
Baca juga: Gugatan Anies-Muhaimin Ditolak MK, Termasuk Tudingan Menteri Jokowi Ikut Menangkan Prabowo-Gibran
Laporan soal dugaan ketaknetralan Nana Sudjana tersebut dianggap telah memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat material.
Dikatakan Enny, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pun telah melaksanakan tugas pengawasan dengan tindak lanjut berupa penelusuran terhadap dugaan pelanggaran tindakan menguntungkan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Jawa Tengah terhadap salah satu peserta pemilu tersebut.
"Seluruh Kejadian ini menjadi perhatian publik yang sangat luas dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas dan wewenangnya namun tidak terdapat bukti yang kuat Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil," ucap Enny.