Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menolak gugatan terkait sengketa Pilpres 2024 dari dua capres-cawapres yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang pembacaan putusan pada Senin (22/4/2024).
"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK, Suhartoyo saat membacakan putusan.
Di sisi lain, sebelum gugatan terkait sengketa Pilpres 2024 bergulir, ada usulan untuk menggulirkan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Adapun sosok yang pertama kali menggaungkan adalah Ganjar Pranowo pada pertengahan Februari lalu.
Bak gayung bersambut, partai pengusung Anies-Muhaimin yaitu NasDem, PKB, dan PKS sempat bertemu dan memberikan dukungannya atas digulirkannya hak angket tersebut.
Adapun pertemuan tersebut dilakukan oleh Sekjen NasDem, Hermawi Taslim; Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid; dan Sekjen PKS, Aboe Bakar Al Habsyi pada 22 Februari 2024 lalu.
Lalu, pada 5 Maret 2024, saat rapat paripurna ke-13 di Gedung DPR, tiga legislator yaitu Luluk Nur Hamidah (PKB), Aus Hidayat Nur (PKS), dan Aria Bima (PDIP) melakukan interupsi dengan mengusulkan digulirkannya hak angket.
Namun, seiring berjalannya waktu hingga putusan MK untuk menolak gugatan sengketa Pilpres 2024, wacana digulirkannya hak angket bak jauh panggang dari api.
Terbaru, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh sudah menyebut bahwa digulirkannya hak angket sudah tidak up to date lagi.
Baca juga: Surya Paloh: Hak Angket Sudah Tidak Up to Date Lagi, Jauh dari Harapan Kita Bersama
Hal ini disampaikannya pasca MK memutuskan untuk menolak gugatan sengketa Pilpres 2024.
"Progres perjalanan waktu sejujurnya membuat hak angket tadi sudah tidak up to date lagi untuk kondisional hari ini," ujarnya dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024) dikutip dari YouTube Kompas TV.
Paloh juga menyebut bahwa hak angket sudah jauh dari harapan.
"Dalam satu proses perjalanan minute by minute, jam ke jam, waktu ke waktu, hari ke hari saya melihat esensi daripada hak angket sudah jauh dari hadapan kita bersama," katanya.
Pengamat Turut Sebut Hak Angket Tak Bakal Bergulir Lagi, Parpol Kalah Sudah Tak Kompak
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga menganggap bahwa hak angket tidak bakal bergulir lagi pasca putusan MK.
Hal ini, kata Ujang, sudah sesuai dengan analisisnya jauh-jauh hari di mana hak angket bakal 'layu sebelum berkembang'.
"Kalau saya sih melihatnya (hak angket) tidak bakal bergulir sesuai dengan analisis saya jauh-jauh hari."
"Sulit, berat, akan tergembosi, layu sebelum berkembang. Itu kenyataan, fakta. Sampai hari ini riak-riak hak angket itu hilang," ujarnya kepada Tribunnews.com, Selasa (23/4/2024).
Ujang juga menilai partai politik (parpol) pengusung Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud sebagai pihak yang kalah dalam Pilpres 2024 sudah tidak kompak lagi.
Hal tersebut, sambungnya, lantaran saat ini parpol tersebut sudah memiliki kepentingan masing-masing seperti masuk ke kubu capres-cawapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Tentu ujungnya kepentingannya ya mungkin demi masa depan partai, masuk koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran."
"Karena kalau masuk pemerintahan lebih nyaman, enak, punya masa depan ketimbang menjadi oposisi," jelas Ujang.
Dia juga mengatakan ketika pihak yang kalah masuk ke koalisi Prabowo-Gibran, maka itu menjadi pilihan yang rasional demi memperoleh jabatan strategis.
"Maka, pilihan untuk tidak mendorong hak angket adalah menjadi pilihan bagi partai yang kalah itu adalah kompromistis, taktis, dan rasional untuk kepentingan mereka," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait Pilpres 2024