News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Beda Respons PAN, NasDem, PBB, hingga PKB soal Jatah Menteri Kabinet Prabowo, Ada yang Khawatir

Penulis: Jayanti TriUtami
Editor: Bobby Wiratama
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Berikut respons sejumlah partai pendukung terkait jatah kursi menteri pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Artinya tetap Pak Prabowo dan Gibran itu proporsional siapa sih yang sudah bekerja keras, siapa yang tadinya berseberangan, mudah-mudahan ada proporsional."

Baca juga: Alasan Gibran Tak Mau Mundur dari Wali Kota Solo Meski Sudah Ditetapkan Wakil Presiden Terpilih 2024

PBB berharap mendapat sang ketua umum, Yusril Ihza Mahendra mendapat kursi menteri.

Yakni untuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) atau Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Kendati demikian, PBB menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo selaku presiden terpilih.

Bocoran Golkar Dapat 5 Jatah Menteri

Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar, Idrus Marham mengaku mendapat bocoran bahwa partainya mendapat jatah lima menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Kendati demikian, Idrus belum bisa memastikan kebenaran kabar tersebut.

Idrus menyebut Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo.

"Tidak ada masalah, tetapi Golkar dia di samping ada peran-peran struktural dengan jabatan-jabatan yang ada. Yang disampaikan itu (5 kursi) dengar-dengarnya begitu. Kalau tambah alhamdulillah, enggak tambah kita ada peran-peran lain ya Golkar itu," ujar Idrus, Kamis.

Idrus belum mau berkomentar perihal siapa saja kader Golkar yang bakal duduk di kursi menteri.

Menurutnya, hal tersebut menjadi kewenangan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

PKB Belum Bahas Jatah Menteri

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyerahkan sepenuhnya jatah kursi pemerintahan baru kepada Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan, sejatinya menteri adalah pembantu presiden untuk menjalankan amanah masyarakat.

"Kalau menteri itu kan pembantu presiden untuk menjalankan amanat titipan rakyat yang diberikan kepada Pak Prabowo," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Jazilul menyebut partai politik tidak boleh mengatur Prabowo terkait penentuan jatah menteri.

Baca juga: PAN Serahkan ke Zulkifli Hasan Bahas Jatah Menteri dengan Prabowo

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini