TRIBUNNEWS.COM - Koalisi Indonesia Maju (KIM) semakin besar seusai PKB dan Partai NasDem menyatakan dukungannya untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Besarnya koalisi KIM membuat sejumlah partai politik (parpol) merasa khawatir terkait jatah menteri yang bakal diberikan Prabowo-Gibran.
Sebagai anggota baru, NasDem mengaku menyadari posisi partainya yang sejak awal tidak mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
NasDem bersama PKS dan PKB sebelumnya mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di kontestasi politik lima tahunan tersebut.
Karena itu, meski menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, NasDem tidak meminta jatah menteri dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo.
Hal itu disampaikan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, saat ditemui di Kantor DPP PKS di Jalan TB Simpatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024).
"Dari internal enggak ada juga masalahnya, memang, kita menyadari, siapa kita?" kata Paloh.
PAN Yakin Dapat Jatah Menteri
Berbeda dari NasDem, PAN justru yakin akan mendapat jatah menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Hal itu lantaran PAN sudah tiga kali mendukung Prabowo dalam gelaran Pilpres.
Wakil Ketua PAN, Yandri Suanto menyatakan pihaknya selalu mendukung Prabowo dalam keadaan kalah atau menang.
Baca juga: Sudah Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Begini Kata NasDem dan PKB soal Jatah Menteri
Ia lantas mengungkit pernyataan Prabowo dalam acara buka bersama di DPP PAN, Kamis (21/3/2024) lalu.
Dalam pernyataannya, Prabowo sempat menyinggung jatah menteri untuk PAN bisa lebih banyak dari dugaan.
"Pak Prabowo pidato di podium PAN (waktu) itu mengatakan, Pak Hatta (Hatta Rajasa), Pak Zul (Zulkifli Hasan) jangan kaget nanti kalau PAN minta X, bisa lebih dari X," ujar Yandri.
"Karena mencari teman ketika susah itu sulit. Nah, PAN itu salah satu yang setia. Di kala susah, PAN itu selalu bersama Pak Prabowo. Tapi kalau teman di waktu senang banyak kata Pak Prabowo," imbuhnya.