Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mau ambil pusing dengan munculnya desakan agar Muhammad Mardiono mundur dari jabatan Plt Ketua Umum PPP.
Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi menegaskan fokus partainya kini mengawal sidang sengketa hasil pemilu legislatif, di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saat ini fokus semua kader ke MK, itu dulu," kata Arwani ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024).
Arwani mengingatkan bahwa rangkaian penyelenggaraan pemilu legislatif kini masih ada sidang gugatan di MK.
Dia tak ingin fokus partai terpecah dengan isu mendesak Mardiono mundur dari jabatan Plt Ketum.
"Fokus ke MK," singkat Arwani.
Baca juga: PPP Minta KPU RI Batalkan Hasil Rekapitulasi Suara di Jawa Timur yang Berpindah ke Partai Garuda
Diberitakan sebelumnya, fungsionaris senior Partai Persatuan Pembangunan Sultra, La Ode Nufail mengaku sedih tekait hasil pemilihan legislatif partainya pada Pemilu 2024.
Di mana, suara PPP tak mencapai 4 persen atau ambang batas parlemen.
Maka dari itu, dia menyarankan Muhammad Mardiono untuk mundur dari jabatan Plt Ketua Umum PPP.
Sebab, Mardiono dirasa sudah gagal total memimpin PPP mencapai ambang batas PT 4 persen sekalipun PPP menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca juga: Tak Hanya di Banten, PPP Klaim di Jawa Timur Suaranya Juga Beralih ke Partai Garuda
"Mardiono jabatannya selaku Plt. Ketua Umum juga sudah kadaluawarsa. Pasalnya, bukan produk Muktamar tapi hasil kudeta di tengah jalan," kata La Ode Nufail saat dikonfirmasi Tribunnews, Minggu (28/4/2024).
Selain itu, Majelis Pakar DPW PPP Sultra ini menyebut, Mardiono sudah membawa partai berlambang Ka'bah inj malu diperhelatan politik nasional.
"Kita ini sudah dibuat malu dimata rakyat akibat cara kerja oknum - oknum DPP PPP yang telah banyak melukai kader daerah di bawah komando Mardiono yang dianggap sudah salah jalan," ungkapnya.
"Sejak kami berjuang bersama kawan - kawan di PPP di era rezim Orde Baru melawan kekuasaan tangan besi Soeharto, dikejar dan ditindas, baru kali ini PPP sebagai Partai Islam legendaris tertua peletak pondasi perjuangan Politik Islam dalam mengikuti Pemilu benar-benar pada Pemilu 2024 ini kehilangan jati diri dan marwahnya," tegas La Ode Nufail.
Ssmentara itu, Kader senior PPP Sultra Muhamnad Natsir mengaku turut berduka atas capaian PPP pada Pileg 2024 .
Muh Natsir meminta apapun putusan MK terhadap gugatan PPP nantinya, Mardiono wajib mundur tanpa menunggu masa jabatan berakhir melalui forum Muktamar dipercepat sebagai wadah pengambilan keputusan tertinggi Partai.
Selama kepemimpinan Plt Ketum Mardiono, PPP sebagai Partai berazas Islam berlandaskan 'Amar Ma'ruf Nahi Munkar' sudah tidak sepenuhnya tegak lurus pada posisi amanah sesungguhnya sebagai Partai 'Baldatun Tyoyyibatun Warabbun Ghafuur'.
"Muhammad Mardiono sebagai Pimpinan PPP sebelum mundur dapat menyampaikan alasannya secara terbuka atas kegagalannya membuat PPP terdepak dari ambang batas PT 4 persen, dan ini sebagai bentuk pertanggung - jawaban moralnya dimata kader," terangnya.
"Kepada pimpinan Majelis DPP PPP, Banom/Pimpinan Banom PPP, para Ulama PPP dan seluruh Kader baik DPC/DPW yang menghendaki perubahan menyatukan barisan, berkomitmen perbaikan dengan menetapkan salah satu Waketum DPP PPP yang aspiratif sebagai pengganti Madiono dengan sesegera melaksanakan Muktamar PPP dipercepat," tutupnya.
Secara terpisah, Sayap muda PPP Waketum Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Adrian Azhari Harahap mendesak agar dilaksanakan Muktamar di percepat dan mengusulkan Waketum Amir Uskara yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI sebagai penggantinya.
“Kami mendesak agar DPP PPP segera menggelar Rapat untuk menentukan agenda muktamar secepatnya agar partai ini bangkit dari keterpurukan dan kami mengusulkan agar Amir Uskara penggantinya," kata Adrian.
"Kam menilai diantara tokoh pimpinan PPP saat ini Amir Uskara adalah kader terbaik yang saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI layak untuk memimpin PPP kedepan," pungkasnya.