Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik sekaligus Direkur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad mengungkap peluang PKS bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Nyarwi menilai PKS masih memiliki peluang bergabung dalam koalisi Prbaowo-Gibran meski ditolak mentah-mentah oleh Partai Gelora.
Ia pun mengungkit dukungan PKS untuk Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019.
"Kalau kita lihat track record PKS dua kali mendukung Prabowo dalam pilpres dan juga kedekatan dengan Prabowo. PKS punya peluang ditarik dalam pemerintahan Prabowo," jelasnya saat dihubungi Senin (29/4/2024) malam.
Menurut Nyarwi, PKS masih memiliki peluang 40 persen untuk bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran.
Terlebih, Prabowo telah menyatakan tekad untuk merangkul semua rivalnya di Pilpres 2024 ini.
"Kita bisa simak Prabowo semangatnya merangkul semuanya. Jadi saya kira PKS ini 40 persen masih punya peluang bergabung," jelasnya.
Saat ini, kata dia, partai yang paling memungkinkan berada di oposisi adalah PDIP.
Partai yang dipimpin Megawati Soekarniputri itu dinilai bakal menjadi oposisi karena kerap lantang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan proses majunya Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Selain itu, PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 harus menelan pil pahit karena kalah telak dari Prabowo-Gibran.
Sebelumnya, PDIP juga pernah menjadi oposisi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca juga: Jawaban Santai PKS seusai Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, Ungkit 10 Tahun Jadi Oposisi
Sinyal PKS Gabung Pemerintahan
Sementara itu, PKS mengaku hingga kini belum memutuskan sikap politiknya seusai Pilpres 2024 berakhir.
Presiden PKS, Ahmad Syaiku menyebut PKS tak keberatan berada di luar atau dalam pemerintahan.
"Bagi kami enggak masalah, mau di luar, di dalam, Kami punya pengalaman tersendiri ya," kata Syaikhu ditemui di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).
Syaikhu menegaskan, hingga saat ini PKS belum menentukan sikap untuk bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran atau tetap menjadi oposisi.
Keputusan tersebut akan diambil dari hasil musyawarah Majelis Syura.
"Kebijakan untuk mengambil apakah itu di luar atau di dalam polisi atau oposisi sekali lagi ini dalam ranah Majelis Syura atau badan pekerja Majelis Syura," ucap Syaikhu.
"Saya sebagai presiden PKS akan melaksanakan apa pun kebijakan yang akan diambil oleh Majelis Syura," imbuhnya.
Kendati demikian, Syaikhu tak menampik adanya konunikasi antara PKS dan Prabowo.
Ia enggan berspekulasi lebih jauh apakah komunikasi itu akan membawa PKS menjadi koalisi pemerintahan mendatang.
"Ya mudah-mudahan nantilah pada akhirnya akan ada hal-hal yang mungkin akan diumumkan juga," pungkas Syaikhu.
Baca juga: Cak Imin Pertanyakan Sikap Politik, Anies Baswedan Tak Masuk Daftar Cagub Jakarta dari PKS?
PSI: PKS dan PDIP Cocoknya Oposisi
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Furqan Amini M Chan berharap tak banyak partai tambahan yang bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran juga membutuhkan partai penyeimbang yang berada di oposisi.
"Kalau semuanya bergabung tidak akan sehat, karena harapannya check and balancing bisa jalan, fungsi-fungsi legislasi mengawasi pemerintah bisa jalan," ungkap Furqan dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (25/4/2024).
"Idealnya tidak terlalu banyak tambahan Koalisi Indonesia Maju untuk kombinasi atau konfigurasi kabinet ke depan."
"Dalam hal ini, mungkin ya, mungkin, partai seperti PDIP atau PKS punya DNA yang bagus untuk jadi oposisi atau penyeimbang di parlemen," imbuhnya.
(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Rahmat Fajar Nugraha/Wahyu Gilang Putranto)