Baca tanpa iklan
Gibran menilai perlu kementerian khusus untuk mengurusi programnya itu lantaran melibatkan anggaran yang besar hingga monitoring yang tak mudah.
"Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusi tidak mudah, logistik juga tidak mudah, monitoring juga tidak mudah, ini makannya kita pengen program ini benar-benar berjalan," kata Gibran.
Meski demikian, Gibran menegaskan bahwa pembentukan kementrian khusus untuk programnya itu masih akan dibahas lebih lanjut.
PKB: Hak Prerogatif Prabowo
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid memilih menghargai hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih soal pembentukan kabinet ke depan.
Jazilul mengatakan PKB tahu diri soal penyusunan kabinet.
"Kami tahu diri sekaligus menghormati hak prerogatif presiden," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (6/5/2024).
Dia mengatakan penyusunan kabinet menjadi hak mutlak Prabowo sebagai presiden terpilih.
"PKB akan tetap menjunjung tinggi konstitusi dan kepentingan rakyat," tandasnya.
Golkar: Ingat Kita Pernah Punya Kabinet 100 Menteri
Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, mendukung rencana penambahan nomenklatur kementerian tersebut.
Dia pun meminta tidak ada boleh ada pihak yang menghambat pembentukan kabinet Prabowo.
"Ruang gerak Presiden dalam membentuk kabinetnya jangan dihambat. Karena posturnya menentukan kecepatan pemerintah dalam bertumbuh," kata Dave, Senin (7/5/2024).
Dave menjelaskan bahwa penambahan pos kementerian nantinya akan mempermudah kinerja Prabowo sebagai presiden.
Pasalnya, nantinya akan semakin banyak pembantu presiden.
"Jadi presiden terpilih nantinya dapat lebih cepat membuat kebijakannya dan dapat segera mengimplementasikan kehendak beliau dalam melayani rakyat," kata Dave.