Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) panas hingga terang-terangan serang Presiden Jokowi.
Hal ini buntut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang digilir diperiksa penegak hukum.
Pekan ini Selasa (4/6/2024) Hasto Kristiyanto diperiksa Polda Metro Jaya.
Hasto Kristiyanto diduga menghasut masyarakat melalui pernyataannya soal kecurangan Pemilu 2024 dalam sebuah stasiun televisi swasta.
Berikutnya pekan depan Senin (10/6/2024) Hasto Kristiyanto diagendakan diperiksa KPK.
Pemeriksaan ini dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019–2024 dengan tersangka eks caleg PDIP Harun Masiku.
Atas pemanggilan beruntun itu mulai dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri hingga sejumlah kader PDIP bereaksi keras.
Juru Bicara PDIP, Chico Hakim mempertanyakan dugaan kasus korupsi yang kini belum pernah diusut oleh KPK.
Kasus itu tidak lain dugaan korupsi yang melibatkan dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
PDIP Merasa Janggal Hasto Dipanggil Penegak Hukum Bertubi saat Partai Sibuk Persiapan Pilkada
Tim hukum PDIP yang juga kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mengungkap ada kejanggalan dalam pemanggilan aparat penegak hukum.
Pasalnya, pemanggilan pemeriksaan Hasto Kristiyanto dengan kasus berbeda datang bertubi saat PDIP tengah disibukkan persiapan Pilkada Serentak 2024.
Sebagaimana diketahui setelah Polda Metro Jaya memanggil Hasto untuk diperiksa terkait laporan dugaan penghasutan lewat narasi Pemilu 2024 curang pada Selasa, 4 Juni 2024 hari ini.
Lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memanggil Hasto Kristiyanto untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku pada pekan depan.
"Kita sedang pelajari (pemanggilan KPK) karena kami sedang fokus kepada Pilkada. Ini kok tiba-tiba banyak panggilan seperti ini," kata Ronny kepada Tribunnews.com, Selasa (4/6/2024).
Kata Ronny, PDIP saat ini memang tengah sibuk mempersiapkan kontestasi Pilkada Serentak 2024 yang digelar November mendatang, namun laporan pengaduan masyarakat (dumas) yang menurutnya tidak jelas di Polda Metro Jaya seakan ingin membuat fokus PDIP beralih.
"Kita sedang menghadapi Pilkada jangan kita disibukan dengan laporan yang kami duga tidak masuk akal," ungkap dia.
Eks pengacara Richard Eliezer alias Bharada E ini menilai ucapan Hasto di media massa maupun televisi swasta merupakan cermin dari sikap PDIP. Sehingga kata Ronny, justru aneh jika parpol yang menyatakan sikap politiknya kepada publik malah dipolisikan.
"Justru aneh kalau suatu partai politik tidak bisa lagi menyatakan sikap politiknya. Substansi yang disampaikan dalam wawancara itu juga sama dengan sikap politik resmi PDI Perjuangan yang sudah disampaikan ke publik dalam berbagai kesempatan sebelumnya," jelasnya.
Megawati Tertawa Hasto Diperiksa Polisi
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri disebut tertawa saat berjumpa dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Momen itu terjadi saat Hasto menjemput kedatangan Megawati di Bandara usai kunjungan dari Bali.
Saat itu, Megawati tertawa lantaran Hasto sempat dipanggil Polda Metro Jaya terkait laporan soal wawancara di salah satu stasiun televisi swasta nasional.
"Kemarin abis dari Bali saya jemput Ibu (Megawati). Ibu turun langsung ketawa 'Eh To (Hasto), kamu rasakan seperti saya waktu zaman orde baru dipanggil polisi'," kata Hasto dalam acara diskusi Peringatan Hari Lahir Bung Karno ke-123 di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).
Meski begitu, Hasto merasa jika dirinya belum-belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Megawati melawan pemerintahan Orde Baru.
"'Wah belum ada apa-apanya Bu yang saya lakukan' saya bilang seperti itu ke Ibu," ungkap Hasto.
Baca juga: Sebut Jokowi Berkhianat, PDIP Minta Kader Kompak Usai Hasto Diperiksa Polisi
Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menegaskan, jika tak perlu ada yang ditakutkan jika memang apa yang dilakukan benar.
Dia juga mencermati semangat Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno atau Bung Karno saat melawan pemerintahan kolonialisme Belanda.
"Tapi kita berbicara benar itu benar. Ketika kita punya keyakinan di situ. Bung Karno aja bisa berhadapan dengan kolonialisme Belanda. Nggak punya apa-apa disitu," jelasnya.
Megawati Minta Hasto Ikuti Proses Hukum yang Berlaku
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menitipkan pesan untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto yang dilaporkan ke polisi imbas menyampaikan kritikan soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Diketahui, Hasto dilaporkan karena diduga melakukan penghasutan dan penyebaran berita bohong.
Terkait hal itu, kata Hasto, Megawati pun menyarankan kepada dirinya untuk mengikuti proses hukum yang berlaku.
"Sudah, saya melaporkan kepada beliau, (katanya) jalankan kewajiban sebagai warga negara yang taat pada hukum."
"Karena PDIP selalu mengajarkan kader-kadernya tentang pentingnya supremasi hukum," ujar Hasto, setelah diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2024).
Pemeriksaan ini, lanjut Hasto, merupakan suatu ritual kehidupan politik sebagai kader partai yang berani menyuarakan kebenaran.
"Legacy yang dibangun oleh Bung Karno dan Bu Megawati Soekarnoputri adalah legacy agar rakyat bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapatnya," ujar Hasto menyampaikan pesan Megawati.
PDIP Sindir Dugaan Kasus Korupsi yang Libatkan 2 Putra Jokowi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto bakal diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pencarian Harun Masiku yang sudah menjadi buronan selama empat tahun. PDIP menyatakan kasus tersebut sudah selesai.
Juru Bicara PDIP, Chico Hakim mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi yang terkait Harun Masiku sudah selesai. Bahkan, seluruh pihak yang dianggap bersalah juga sudah dihukum.
"Seluruh pihak yang bersalah sudah diproses, dan dihukum bahkan sudah bebas. Dalam keseluruhan proses itu tidak ada kaitan dengan bapak Hasto Kristiyanto," kata Chico dalam keterangannya, Rabu (5/6/2024).
Chico menyebut pihaknya justru mempertanyakan dugaan kasus korupsi yang kini belum pernah diusut oleh KPK. Kasus itu tidak lain dugaan korupsi yang melibatkan dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
"Kitapun akhirnya terpaksa membandingkan dengan pengaduan Ubedilah Dosen UNJ yang mengadukan dugaan korupsi Gibran dan Kaesang yang sampai sekarang masih didiamkan dan tidak ditindaklanjuti selangkahpun oleh KPK. Padahal yang mengadukan adalah seorang dosen yang memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi," katanya.
Baca juga: Ray Rangkuti Pertanyakan Alasan KPK Panggil Hasto PDIP: Kenapa Baru Sekarang?
Di sisi lain, ia menyatakan kasus hukum yang melibatkan Harun Masiku dianggap bernuansa politis. Sebab, kasus itu muncul menjelang adanya Rakernas PDIP.
"Kasus ini tidak sebanding dengan Korupsi SYL, atau korupsi tambang timah dan kasus-kasus besar lain, apalagi kasus-kasus yang terkesan ditunda karena yang tersangkut adalah sosok sosok yang menjadi bagian dari pusaran kekuasaan," pungkasnya.
Sebut Jokowi Berkhianat, PDIP Minta Kader Kompak Usai Hasto Diperiksa Polisi
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkhianat pada partainya.
Ribka Tjiptaning mengaku sangat prihatin ketika Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto diperiksa Polda Metro Jaya pada Selasa (4/6/2024).
"Sampai ke persoalan kemarin soal Pak Sekjen, saya sedih dan sangat prihatin kalau seorang Sekjen Partai diperlakukan seperti itu," kata Ribka Tjiptaning dalam acara peringatan Hari Lahir Bung Karno ke-123 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).
Karenanya, Ribka Tjiptaning meminta agar badan dan sayap partai berlambang banteng moncong putih itu harus kompak.
Dia menegaskan dirinya dulu ikut berjuang untuk reformasi. Bahkan, ikut dalam barisan Pro-Megawati (Promeg) pada peristiwa 27 Juli 1996 hingga terbentuknya PDI Perjuangan.
"Tetapi kesini-kesininya ketika pengkhianatan Jokowi terhadap PDIP kita, terhadap kita, sehingga ini harus dikompakkan badannya sayap," ujar Ribka Tjiptaning.
Karenanya, Ribka Tjiptaning menekankan pentingnya badan dan sayap partai untuk kompak. Sebab, ada indikasi neokolonialisme.
"Karena ini sudah titik-titik kolonialismenya sudah balik lagi. Neokolonialisme, sudah mulai," ungkapnya.
Hasto PDIP: Bukan Double Pressure
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan diri mendukung penegakan hukum di Indonesia.
Atas dasar itu, Hasto mengaku sangat siap hadir jika dirinya dipanggil untuk diperiksa oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi).
“Ya, kami ini kan partai yang sah menurut hukum, partai yang terus membangun supremasi hukum, meskipun dengan pemilu kemarin, supremasi hukum ini menghadapi suatu tantangan yang sangat serius. Saya akan datang, dengan tanggung jawab sebagai warga negara, siap memenuhi panggilan,” kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Terlebih, kata Hasto, KPK lahir pada era kepemimpinan presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Apalagi KPK ini didirikan oleh Bu Megawati, kualat saya kalo ga hadir, maka saya akan hadir,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi apakah dirinya sudah mendapat undangan dari KPK, politisi asal Yogyakarta ini mengaku hingga saat ini belum menerima undangan tersebut.
Meski begitu, diaa memastikan bakal hadir jika diminta memberikan kesaksian dalam kasus Harun Masiku.
“Belum, tetapi kalau dapat informasi dari media nanti Senin saya kosongin untuk hadir di panggilan itu,” ujarnya.
Soal adanya anggapan politisasi hukum karena secara bertubi-tubi dipanggil aparat penegak hukum, setelah dipanggil Polda Metro Jaya pada Selasa (4/6/2024), kini akan dipanggil KPK, Hasto tak menampik hal tersebut.
Namun, sebagai warga negara yang baik dirinya tetap akan memenuhi panggilan KPK.
“Ya ada yang mengatakan kepada saya itu double pressure, karena ketika saya dipanggil di Polda, saya itu juga diumumkan panggilan KPK. Tetapi bagi saya itu bukan double pressure, bagi saya itu tanggung jawab sebagai warga negara yang harus saya wujudkan sebagai konsistensi taat hukum,” ucapnya.
“Yang panggil Polda saya datang, yang manggil KPK saya datang,” tegas Hasto.
Sebut Jokowi Berkhianat, PDIP Minta Kader Kompak Usai Hasto Diperiksa Polisi
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkhianat pada partainya.
Ribka Tjiptaning mengaku sangat prihatin ketika Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto diperiksa Polda Metro Jaya pada Selasa (4/6/2024).
"Sampai ke persoalan kemarin soal Pak Sekjen, saya sedih dan sangat prihatin kalau seorang Sekjen Partai diperlakukan seperti itu," kata Ribka Tjiptaning dalam acara peringatan Hari Lahir Bung Karno ke-123 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).
Karenanya, Ribka Tjiptaning meminta agar badan dan sayap partai berlambang banteng moncong putih itu harus kompak.
Dia menegaskan dirinya dulu ikut berjuang untuk reformasi. Bahkan, ikut dalam barisan Pro-Megawati (Promeg) pada peristiwa 27 Juli 1996 hingga terbentuknya PDI Perjuangan.
"Tetapi kesini-kesininya ketika pengkhianatan Jokowi terhadap PDIP kita, terhadap kita, sehingga ini harus dikompakkan badannya sayap," ujar Ribka Tjiptaning.
Karenanya, Ribka Tjiptaning menekankan pentingnya badan dan sayap partai untuk kompak. Sebab, ada indikasi neokolonialisme.
"Karena ini sudah titik-titik kolonialismenya sudah balik lagi. Neokolonialisme, sudah mulai," ungkapnya.
Adapun, Hasto diperiksa Polda Metro Jaya pada Selasa (4/6/2024). Dia diduga menghasut masyarakat melalui pernyataannya soal kecurangan Pemilu 2024 dalam sebuah stasiun televisi swasta.
Dia diduga melanggar tindak pidana Penghasutan dan atau Menyebarkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memuat Pemberitaan Bohong Yang Menimbulkan Kerusuhan di Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 28 ayat (3) Jo. Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (tribun network/thf/Tribunnews.com)