Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bakal memfokuskan dan hibah Pilkada 2024 untuk kebutuhan hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengawasan.

Termasuk isu yang harus ditangani berdasarkan tugas fungsi serta berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan Pilkada 2024.

Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda menjelaskan isu-isu yang dimaksud seperti netralitas aparatur sipil negara (ASN), politik uang, hingga politisasi SARA. 

Baca juga: Bawaslu: Teknologi AI Perlu Diantisipasi dalam Pilkada 2024

"Termasuk isu yang baru berkembang. Bisa saja ada masalah-masalah tentang penggunaan artificial intelligence (AI),” ujar Herwyn. 

“Itu isu yang memang harus kita antisipasi yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja kita ke depan," sambungnya. 

Herwyn menambahkan kegiatan yang akan disusun juga harus mengutamakan hasil atau output. 

Dia juga menyinggung agar penyusunan anggaran harus mengutamakan kebutuhan honorarium pengawas ad hoc serta operasional kantor.

"Kebutuhan honorarium diusahakan kita anggarkan misalnya 12 bulan sesuai standar SBM (standar biaya masukan) menteri keuangan karena itu hak mereka (petugas ad hoc). Lalu soal operasional perkantoran juga jangan dikesampingkan," tegasnya.