TRIBUNNEWS.COM - Eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, buka suara perihal PKS yang mengaku mendapatkan tawaran posisi calon wakil gubernur (cawagub) dari partai politik (parpol) di Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilkada Jakarta 2024.
Menurut Anies, saat ini paling penting ialah membahas masalah yang dihadapi warga Jakarta.
"Saya rasa kita lebih penting membicarakan tentang kondisi warga Jakarta sekarang, ya, dan problem-problemĀ (masalah-masalah) yang harus diselesaikan," tutur Anies di Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024), dilansir YouTube Kompas TV.
Upaya untuk mengatasi masalah itulah, jelasnya, yang menjadi alasan adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Ia mengatakan, pilkada bukan semata-mata soal siapa calon yang akan berkontestasi, melainkan juga tentang kebijakan yang bakal dibawa.
"Itulah sejatinya mengapa ada pilkada, pilkada ini bukan semata-mata tentang siapa menjadi calon, siapa menjadi wakil, partai apa mencalonkan apa."
"Tapi tentang kebijakan yang akan dibawa, kebijakan apa yang akan dilaksanakan karena itu yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat Jakarta," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menyatakan pihaknya memperoleh tawaran dari parpol koalisi yang memiliki sinyal mendukung Ridwan Kamil (RK) pada Pilkada Jakarta.
Tawaran yang dimaksud Syaikhu ialah kader PKS maju sebagai cawagub.
Mengenai tawaran itu, ia menjelaskan, internal PKS masih melakukan kajian mendalam.
"Ada (tawaran maju sebagai pendamping RK) itu makanya sedang kita coba, analisis, kita kaji mana kira kira yang nanti paling maslahat, kira-kira gitu," kata Syaikhu kepada awak media di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (18/6/2024).
Baca juga: VIDEO Saat Relawan Harap Parpol Pendukung Tak Pilih Kaesang Sebagai Cawagub Anies Baswedan
Kendati demikian, ketika ditanya perihal ada tidaknya rencana PKS bergabung dengan koalisi pemerintahan, Syaikhu belum bisa memastikan.
Pasalnya, tawaran itu sampai saat ini belum ada, tawaran yang masuk baru sebatas maju sebagai cawagub pendamping Ridwan Kamil.
"Belum belum, tawaran (gabung koalisi pemerintahan) juga belum," terangnya.