Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Wiryawan, meminta PDIP seharusnya bersikap lapang dada dan ikhlas menerima banyak kekalahan di Pilkada 2024. Hal itu dikatakan Wiryawan merespons tudingan PDIP atas kekalahan jagoannya di sejumlah Pilkada, seperti di Sumut, Banten, Jabar, Jateng, hingga Jatim.
Wiryawan sendiri mengkritik sikap PDIP yang menuding-nuding kalap ke pihak di luar.
“Aneh. Kalah di banyak Pilkada kok menyalahkan orang lain? Kayak tantrum. Cobalah belajar menerima dengan lapang dada dan ikhlas,” kata Wiryawan kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).
Wiryawan melanjutkan, PDIP harus melakukan introspeksi ke internal mereka sendiri, mencari tahu mengapa banyak kandidat mereka dijauhi rakyat.
“Jadi, merenunglah. Jangan justru menghasut rakyat, melempar agitasi tanpa dasar, yang ujung-ujungnya hanya ingin membuat kekacauan di ruang percakapan publik,” ujar Wiryawan.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, Pilkada seharusnya menjadi cermin kualitas peradaban bangsa.
Namun, nampak hal itu dihancurkan oleh adanya ambisi kekuasaan sosok yang senang disebut sebagai 'Raja'.
Sang 'Raja' atau yang oleh Dr. Sukidi menyerupai karakter 'Hitler dan Pinokio tersebut' kini mencoba menanamkan pengaruhnya di Sumatera Utara.
Baca juga: Belot Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Effendi Simbolon Resmi Dipecat PDIP
Hal itu disampaikannya saat berbicara di Forum Demokrasi bertajuk 'Selamatkan Demokrasi di Sumatera Utara', Minggu (17/11/2024).
“Sang Raja ini gemar berbohong, dan mengingkari janji-janjinya demi kuasa. Sang Raja ini gemar membagi sembako dengan dana negara untuk kepentingan anak dan menantunya. Karena ambisi Raja terhadap menantunya inilah berbagai skenario dijalankan. Pejabat daerah yang seharusnya netral disalahgunakan,” kata Hasto.
Hasto juga membeberkan berbagai pengkhianatan demokrasi yang terjadi, lalu bertanya kemungkinan Pilkada serentak di Sumut ditunda bila ketidaknetralan aparat tetap berlangsung.
“Apakah tindakan institusi negara yang tidak netral ini kita biarkan?” Kata Hasto.
Dijawab “Tidak,” oleh hadirin yang hadir.