Laporan Wartawan Tribunnews Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Waktu pendaftaran pasangan calon kepala daerah kota Malang mengacu pada PKPU no 2 Tahun 2024 tentang tahapan Pilkada 2024, yaitu 27-29 Agustus 2024, dirasa tidak lama lagi.

Para partai politik di kota Malang sudah harus segera mulai menata nama-nama yang akan diusung untuk menjadi calon kepala daerah.

Partai Golkar adalah salah satu partai yang juga sedang mempersiapkan nama-nama tersebut, salah satunya Ardantya Syahreza.

Politisi muda Partai Golkar asal Malang, Ahmad Irawan menyebut ada nama Ardantya Syahreza dalam pertimbangan DPP Partai Golkar.

“Kami mencari sosok yang dapat membawa percepatan pembangunan bagi Kota Malang dengan kemampuannya bekerjasama dengan pemerintah pusat,” ujar Ahmad Irawan dalam keterangannya, Minggu (30/6/2024).

Dikatakannya, meskipun Ardantya masuk dalam salah satu nama potensial tersebut namun anggota DPR RI 2024-2029 terpilih ini, sampai sekarang belum diputuskan siapa yang akan diajukan.

Diketahui DPP Partai Golkar akan menggelar survey untuk melihat nama-nama yang berpotensi untuk diusung menjadi calon kepala daerah.

Dilansir dari Surya Malang, Ardantya Syahreza diketahui telah mendapatkan surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat pada 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.

Surat tugas itu berisi mandat agar Ardantya melaksanakan komunikasi politik dengan partai-partai lainnya agar terpenuhi persyaratan dukungan minimal 20 persen sebagai jalan mencalonkan diri menjadi wali kota bersama wakilnya.

Baca juga: Gelar FKP Bersama Kepala Madrasah se-Kota Malang, Anies Mayangsari: Berkunjung ke MPR Tanpa Pungutan

"Saya sudah berkomunikasi dengan Golkar dan PKB. Kami juga berharap PDI Perjuangan, PSI dan partai lain bisa bergabung untuk memenangkan Pilkada Kota Malang bersama-sama," kata Ardantya, Jumat (28/6/2024).

Ia menyebutkan, jika mendapatkan kepercayaan, kata dia maka pengelolaan pemerintahan dilakukan transparan tanpa korupsi,  bela wong cilik, terbuka pada kerjasama pengembangan dan pembenahan berbagai infrastruktur rakyat seperti pasar, transportasi, dan lainnya.