Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) di wilayah Sumatera untuk turut membantu pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Pasalnya ada beberapa kawasan di Sumatera yang dinilai Tito cukup sulit dari sisi geografis dalam proses penyelenggaraan pilkada.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Komisioner KPU Tak Layak Urus Pilkada, Komisi II: Kalau Pergantian Sekarang Repot

Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sumatera di Medan, Selasa (9/7/2024).

"Nanti kita tantangannya daerah-daerah sulit seperti di hutan, masyarakat yang terpencil. Kemudian juga di Nias mungkin, di Kepulauan Riau, karena daerah-daerah banyak jauh di pulau," ujar Tito.

"Ombak besar, di Mentawai kemudian di daerah Pulau Siberut, kalau enggak salah di Bengkulu. Kemudian juga di daerah Bangka Belitung itu juga daerah-daerah terpencil yang perlu dapat bantuan dari pemerintah daerah," sambungnya.

Baca juga: Mendagri Khawatir Anggaran Pilkada Kota Medan Belum Banyak Direalisasikan, Singgung Bobby Nasution

Lebih lanjut, Tito mengungkit ihwal kontribusi Provinsi Papua Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ribka Haluk yang kala itu memberi bantuan dalam proses Pemilu 2024 sebab adanya longsor sehingga mengakibatkan terhambatnya proses logistik.

"Dulu di Papua kita bantu, makanya ibu Ribka Haluk, Gubernur Papua Tengah kemarin mendapat penghargaan dari KPU karena membantu mempercepat pada saat terjadinya longsor, logistik terlambat. Tapi ibu gubernur Ribka Haluk langsung cepat menyewakan pesawat dan beres, 14 Februari enggak ada halangan," pungkas Tito.

Dalam sambutan saat membuka rapat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengingatkan ihwal suksesnya pilkada setiap kementerian, lembaga, dan instansi harus bersinergi.

"Oleh karena itu, untuk dapat menyukseskan Pilkada Serentak 2024, tentunya kita harus mampu menempatkan peran kita masing-masing sesuai dengan tugas kementerian, lembaga atau instansi kita semuanya melalui satu bentuk, yaitu sinergitas," tegasnya.

Hadi pun mengingatkanku, berdasarkan Peraturan KPU 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilgub, Pilbup, dan Pilwalkot Tahun 2024, Pilkada Serentak 2023 akan dilaksanakan pada 27 November 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Baca juga: Komisi II Bakal Panggil KPU RI Bahas PKPU Pilkada 2024 Pekan Ini

"Oleh karena itu diperlukan langkah strategis sinergi antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, agar penyelenggaraan pilkada bisa aman dan lancar," tutur Hadi.