Baca tanpa iklan
Benny menuturkan, pemimpin harus dapat mengintegrasikan kebijakan global yang relevan dengan konteks lokal untuk menciptakan solusi efektif dan berkelanjutan.
Sebab, salah satu aspek penting dari demokrasi yang berdaulat adalah memperjuangkan kesehatan rakyat dan keadilan sosial.
"Bung Karno, dalam ajarannya, menegaskan bahwa demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah. Pemikiran ini tetap relevan hingga kini. Kesejahteraan rakyat adalah fondasi dari demokrasi yang kuat dan stabil," ucap Benny.
Baca juga: Djarot Respons Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan: Ungkapan Kekecewaan, Tapi Kita Tolak
Benny menjelaskan, sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Bung Karno telah memperkenalkan konsep Marhaenisme.
Marhaenisme merupakan konsep yang diambil dari nama seorang petani kecil bernama Marhaen.
Marhaenisme menekankan pentingnya memperjuangkan kepentingan kaum melarat, termasuk petani kecil, pedagang miskin, dan rakyat miskin lainnya.
Marhaenisme adalah bentuk lokal dari marxisme yang telah disaring dan disesuaikan dengan kultur bangsa Indonesia.
"Ajaran ini menekankan bahwa demokrasi hanya dapat terwujud jika ada keseimbangan sosial ekonomi," ungkap Benny.
Benny menyebut, Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar menghadapi tantangan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
Menurutnya, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, bekerja keras untuk orang lain, dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.
Benny mengungkapkan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan demokrasi yang sejati masih panjang.
Karenanya, dia mendorongnya pentingnya peran media massa, organisasi masyarakat sipil melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Benny menegaskan, untuk membangun demokrasi yang kuat, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi harus menjadi prioritas utama.
Menurutnya, tingkat pendidikan yang rendah akan menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.