Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, khawatir celah dari pelantikan calon kepala daerah yang direncanakan tidak serentak dimanfaatkan oleh beberapa pihak.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana melakukan pelantikan pada 7 Februari 2025 untuk para calon kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara, calon kepala daerah yang bersengketa, baru akan dilantik usai perkaranya selesai diputus oleh MK.

Di satu sisi, dalam tahapan pilkada kali ini, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan soal tafsir usia calon kepala daerah, yakni minimal 30 tahun saat dilantik.

Hadar khawatir, ada pihak yang memanfaatkan celah sengketa di MK untuk menunda pelantikan agar usia calon kepala daerah yang terpilih dapat memenuhi syarat.

“Ini saya kadang-kadang keluar pikiran-pikiran yang agak kurang, lebih negatifnya gitu ya, memanfaatkan sengketa itu dalam rangka untuk menunda pelantikan supaya usianya masuk,” kata Hadar saat dihubungi, Sabtu (10/8/2024).

“Padahal, enggak ada persoalannya, tapi dia challenge itu ke sengketa sehingga perpanjangan waktu dan akhirnya pelantikan yang bersangkutan diundur,” sambungnya.

Baca juga: KPU RI: Masyarakat Boleh Kampanyekan Kotak Kosong Jika Terjadi Skenario Calon Tunggal

Baca juga: Putusan MA Berpotensi Jadi Masalah Hukum, Sama Seperti Syarat Usia Presiden & Wapres saat Pemilu

Aturan dalam proses pemilu dan pilkada, lanjut Hadar, seharusnya dapat dibuat agar semua peserta adil dalam level yang sama.

Dengan adanya pelantikan tidak serentak ini, ia melihat KPU saat ini tidak dapat memastikan proses pemilihan berjalan azas penyelenggaraan.

“Padahal, sekali lagi, pemilihan itu harus pasti aturannya dan harus membuat semua itu pada level yang supaya keadilan itu bisa terjadi. Sekarang kan enggak adil dong dan kita biarkan seperti ini,” tuturnya.

“KPU juga membiarkan, padahal dia yang paling akhir memastikan bahwa penyelenggaraan yang jadi tanggung jawabnya itu berjalan sesuai dengan azas-azas penyelenggaraan pemilu,” pungkas Hadar.

Sebagaimana diketahui, KPU dan juga pemerintah hingga saat ini telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas tanggal dan proses pelantikan calon kepala daerah.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Selasa (6/7/2024) lalu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan pelantikan serentak nantinya hanya bagi calon kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ya (pelantikan Februari) yang tidak bersengketa,” ujarnya.

“(Yang bersengketa) akan menyesuaikan dengan selesainya sengketa di MK,” sambung Afif.

Baca juga: Kantor KPU Jakut Diteror Bangkai Ayam Tanpa Kepala, Afifuddin Minta Jajarannya Hati-hati

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga mengonfirmasi ihwal proses pelantikan itu.

“Kalau yang sengketa otomatis berlanjut ke persidangan, kalau yang tidak ada sengketa,
itu lah yang paling mungkin dilakukan pelantikan hasil pilkada serentak 2024,” ujar Tito.

Tito membeberkan, tanggal pelantikan serentak untuk calon gubernur direncanakan berlangsung pada 7 Februari mendatang. Sementara pelantikan calon bupati dan walikota terpilih berlangsung pada 10 Februari.

“Sehingga paling mungkin untuk pelantikan pilkada serentak untuk gubernur atau wakil gubernur terpilih yang tidak ada sengketa MK serentak oleh presiden itu adalah tanggal 7 Februari 2025,” jelas Tito.

“Dan kemudian untuk bupati, wali kota karena dilantik oleh gubernur atau Pj gubernurnya, sebagian gubernur yang ada sengketa itu adalah tanggal 7, kan dia harus kembali lagi ke daerahnya persiapan melantik para bupati, wali kota, Pilkada 2024 27 November, itu kira-kira tanggal 10,” pungkasnya.