Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha mengatakan mahar politik bukan hanya untuk tiket kandidat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Tetapi, mahar politik bisa jadi alat untuk jegal lawan kandidat mendapatkan tiket kontestasi. 

Egi mengatakan, ada kenaikan mahar politik uang pada Pilkada dari Rp100 ribu untuk vote buying Rp100.000.

"Memang ada praktik yang sudah menjadi rahasia umum soal mahar politik untuk merebut tiket kandidat," kata Egi dalam sebuah diskusi di kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024). 

Ia melanjutkan seorang calon yang ingin maju sebagai kandidat paad Pilkada harus memberikan sejumlah uang kepada partai politik untuk bisa mendapatkan tiket. 

"Yang kami duga terjadi bukan hanya sebatas untuk mendapatkan tiket, tapi juga untuk menjegal," jelasnya. 

Jadi kalau misalnya, kata Egi, tiket kandidat harganya sekian. Misalnya tiket untuk tidak mencalonkan pesaingnya, harganya lebih mahal. 

"Itu seringkali luput dari pengamatan bahwa praktik mahar politik bukan hanya sebatas tiket jual beli tiket," tegasnya. 

Baca juga: Ketua DPP Sebut Plt Ketum Golkar Pengganti Airlangga Berinisial A, Ini 3 Waketum Golkar Inisial A

Diketahui, Anies Baswedan yang sejauh ini telah mendapatkan dukungan dari PKB, PKS dengan proposal Anies-Sohibul Iman,serta Partai NasDem pada Pilkada Jakarta 2024.

Namun, mantan Menteri Pendidikan tersebut berpotensi gagal ikut kontestasi Pilkada Jakarta 2024. 

Hal itu dikarenakan wacana KIM plus yang nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik, termasuk parpol di luar KIM.

Nantinya, KIM plus akan mengusung Ridwan Kamil menjadi cagub Jakarta 2024. Sementara itu, calon wakil gubernurnya masih belum terungkap siapa sosoknya.

Adapun dengan wacana KIM Plus, Gubernur petahana, Anies Baswedan berpotensi gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. 

Sebab, PKS, NasDem dan PKB yang sempat akan mendukung Anies bisa membelot ke KIM Plus.