Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akademisi sekaligus pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Prof Bachruddin Ali Akhmad, melihat tokoh kalangan perempuan seperti Khofifah Indar Parawansa, Airin Rachmi, dan Tri Rismaharini, perlu dimunculkan juga di luar Pulau Jawa dalam Pilkada Serentak.

Menurut Bachruddin, kebanyakan wanita menghindari wilayah kompetisi ini, kecuali yang benar benar siap untuk berkontestasi di Pilkada Serentak.

"Bukan saja dari segi kualitas melainkan juga sebagai fighter," ujar Bachruddin kepada wartawan, Selasa (20/8/2024).

Bachruddin pun menyebut sosok Khofifah, Risma, Airin, yang terbilang sukses memimpin daerah dari kalangan perempuan. 

Sedangkan, pada tingkat nasional, ada Sri Mulyani dan Retno Marsudi, meski tokoh non-politik, tapi keduanya menteri dari kalangan teknokrat yang mampu mengimbangi kemampuan para politisi pria di kancah nasional.

Di Kalimantan Selatan, juga ada Erna Lisa Halaby yang  berniat maju di Pemilihan Wali Kota Banjarbaru. 

Seperti diketahui, Lisa berlatarbelakang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan terakhir Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kesejahteraan, Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Ia akhirnya memutuskan pensiun pada Juni 2024 lalu.

Guru Besar Ilmu Sosial dan Politik ULM Bachruddin menyambut baik dan berharap ada tokoh-tokoh perempuan baru yang memimpin di daerah luar Pulau Jawa.

Saat ini, hampir dipastikan Lisa memperoleh tiket menjadi calon Wali Kota setelah didukung dari berbagai partai. Nama Lisa tidak asing di pemerintahan kota Banjarbaru, tempat ia meniti karir sejak tahun 2000 silam.

"Ya sangat diperlukan tokoh tokoh seperti mereka. Dari sekian jumlah yang semampu mereka, berapa persen yang mau berkiprah dipolitik? Artinya, bagi seorang wanita menurut saya, berkiprah dipolitik, termasuk pilihan yang berat kalau tidak dibilang nekat," ujar Bachruddin

Bachruddin mengapresiasi partai koalisi pendukung yang memberikan kesempatan kepada perempuan berlaga, termasuk di Banjarbaru. 

Sebab, menurutnya, perempuan sebagai kepala daerah, terutama untuk lebih mempresure problem solving yang dihadapi kaum perempuan, yang selama kurang diperhatikan kepala daerah laki-laki.

Baca juga: Prediksi Pilawali Banjarbaru Kalsel, Nasib Petahana hingga Bacalon yang Akan Hadapi Kotak Kosong

"Kebijakan pemberdayaan perempuan harus diwujudkan dalam perencanaan dan penganggaran. Tidak tergantung pimpinannya laki laki atau perempuan," tandas Bachruddin.