Baca tanpa iklan
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, revisi itu dilakukan sebagai tindak lanjut putusan MK.
Ia memastikan revisi PKPU dilakukan sesuai mekanisme perundang-undangan.
"Kami akan melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka menindaklanjuti putusan MK, termasuk melakukan perubahan PKPU Nomor 8 sesuai mekanisme perundang-undangan," kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Lebih lanjut, Afifuddin menyebut revisi PKPU juga bakal memperhatikan tahapan dan jadwal Pilkada 2024.
"Dan dengan memperhatikan jadwal sebagaimana tertera dalam PKPU 2/2024," ujar dia.
Diketahui, dalam sidang yang digelar Selasa, MK memutuskan partai non-seat atau yang tidak memiliki kursi DPRD, bisa mengusung paslon gubernur dan wakil gubernur tanpa harus berkoalisi dengan parpol lainnya.
Baca juga: MK Enggan Komentar Soal Rapat Baleg DPR Hari Ini
Sebab, dalam putusannya, MK melakukan perubahan terhadap syarat ambang batas (threshold) yang dianggap menyulitkan partai non-DPRD.
Sebagai informasi, gugatan mengenai ambang batas itu diajukan Partai Buruh dan Gelora.
Selain itu, MK juga memutuskan menolak soal syarat batas usia pencalonan kepala daerah.
Berikut syarat untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, menurut putusan MK yang terbaru:
a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2. 000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik perserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen (delapan setengah persen) di provinsi tersebut.
c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut
d. provinsi dengan jumah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen (enam setengah persen) di provinsi tersebut.