News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilkada Serentak 2024

Hamid Awaluddin Dengar Prabowo Marah Besar Sikapi Manuver Revisi UU Pilkada: Ini Beban ke Depan Dia

Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Tiara Shelavie
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hamid Awaluddin - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hamid Awaluddin, mengaku mendengar kabar bahwa Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto, marah besar menyikapi polemik Revisi UU Pilkada. 

Ia menilai, Prabowo yang selama ini dicap otoriter hingga tiran, ternyata memiliki niat begitu baik. 

Mulanya, Arteria bercerita bahwa pihaknya sudah mendengar adanya gelombang penolakan massa yang masif pada Kamis (22/8/2024) kemarin, buntut rapat Badan Legislasi (Baleg) membahas RUU Pilkada. 

Namun, keesokan harinya ia mengaku curiga mengapa pengamanan di DPR tidak ketat, padahal isu aksi besar-besaran sudah didengar sejak malam. 

Ternyata, pada Kamis pagi, Rapat Paripurna yang sediannya digelar justru batal karena tidak memenuhi kourum. 

"Malam hari saya dapat info akan ada gelombang massa. Nah pagi harinya saya curiga kok pengamanan DPR begini aja."

"Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda, ini sisi positifnya," kata Arteria, Jumat. 

Pada siang harinya, Arteria melihat massa pedemo sudah semakin ramai dan mulai melakukan sejumlah perusakan.

Namun, ia kaget ternyata aparat keamanan seolah membiarkan tindakan tersebut.

"Siang hari bisa-bisanya pagar DPR dipretelin tidak ada yang menghambat. Coba zaman dulu pak, digebuk pak."

"Sorenya mahasiswa masuk dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit wajar saja. Saya bilang sama Pak Kapolda ini kasihan ini Kapoldanya, di satu pihak dia harus humanis di pihak lain dia harus amankan objek vital negara," ungkapnya.

Anggota Komisi III DPR RI fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan. (Tribunnews.com/Fersianus Waku)

Arteria pun mengklaim bahwa ada peran Prabowo Subianto atas kondusifnya pengamanan maupun batalanya pengesahan RUU Pilkada ini. 

Saat itu, Arteria pun tidak menyangka Prabowo yang selama ini dicap otoriter bisa bertindak humanis demi pemerintahannya ke depan.

PDIP pun memberikan apresiasi terhadap sikap Prabowo.

"Kesimpulannya apa? ini saya bicara apa adanya yang saya sampaikan juga ke banyak teman-teman, ini mohon maaf ini, kalau tidak ada Pak Prabowo tidak bisa kejadian pak." 

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini