Laporan Wartawan Tribunnews.com, Erik Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG- PDI Perjuangan terancam tetap "gigit jari" atau sekadar menjadi "penonton" tanpa calon yang diusung di Pilkada Lampung Timur 2024 perlu dikritisi, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah menurunkan ambang batas pencalonan (electoral threshold) pemilihan kepala daerah Tahun 2024.

Sebagai partai dengan raihan suara terbesar ke-2 di Pemilu, PDI Perjuangan sampai kini belum mengumumkan kandidat penantang Ella Nuryamah yang diusung oleh KIM Plus, jika demikian calon kepala daerah tersebut akan dipastikan melawan kotak kosong.

Sementara bila ditelaah ada kader pontensial PDI Perjuangan yang dapat diusung.

"Pascaputusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan dari 25 persen suara di daerah menjadi 7,5% untuk Lampung Timur, seharusnya Pilkada Lampung Timur akan lebih menarik dan tidak memungkinkan ada calon yang akan melawan kotak kosong," kata Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Lampung Yusdiyanto di Lampung (23/8/2024)

Menurut Yusdianto, MK sudah memberikan jalan agar Pilkada di seluruh Indonesia berjalan lebih demokratis dan menekan angka Pilkada melawan kotak kosong (calon tunggal) yang seharusnya bisa disambut baik oleh seluruh partai politik di Indonesia terlebih PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu.

Baca juga: Pilkada: Manusia Lawan Kotak Kosong? Malu Dong!

Yusdiyanto menilai, waktu tersisa jelang pendaftaran tanggal 27-29 Agustus 2024, PDIP sebagai salah satu partai yang sampai kini belum mengeluarkan rekomendasi, semestinya dengan ambang batas tersebut bisa mengambil tindakan berani untuk mengusung calonnya sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.

"Sejauh ini kan calon yang sudah mendapat rekomendasi dari hampir seluruh partai politik di Lamtim ini kan Ella Nuryamah (kader PKB) dan Azwar Hadi (kader Golkar) yang saya lihat gerak geriknya akan mengarah ke calon tunggal atau melawan kotak kosong. Setelah putusan MK yang turunkan ambang batas pencalonan, seharusnya PDIP ini punya peluang usung calon sendiri, karena syarat minimalnya sudah sangat cukup untuk berlayar sendiri tanpa harus koalisi, kalau sebelum putusan MK memang betul PDIP perlu dua kursi lagi untuk bisa usung calon (minimal 10 kursi) setelah putusan MK kan sudah tidak perlu koalisi," kata Yusdiyanto.

Diketahui, PDIP merupakan partai dengan raihan suara kursi terbanyak kedua setelah PKB di Pemilu DPRD Lampung Timur 2024. PKB memiliki 12 kursi sementara PDIP 8 kursi. Syarat mengusung calon Pilkada sebelum putusan MK yang turunkan ambang batas pencalonan yaitu 10 kursi. Kini, MK sudah memutuskan ambang batas pencalonan pilkada di Lamtim, yakni 7,5% suara.

"Sangat disayangkan untuk masyarakat Lamtim bila PDIP tidak mengusung calon Kepala Daerah pascaputusan MK calon kepala daerah dan membiarkan calon yang ada bertarung hanya calon tunggal lawan kotak kosong. Ini tentu sangat merugikan masyarakat karena disuguhkan calon tunggal tanpa alternatif calon.

"Bagi PDIP pun saya lihat cukup miris jika akhirnya mengusung Ella-Azwar karena partai dengan raihan suara nomor 2 terbanyak tetapi tidak ada kadernya yang bertarung di Pilkada. Tidak hanya PDIP, partai lain pun seharusnya berani usung kadernya sendiri, asal suara mencukupi ambang batas yang saya lihat sangat kecil dari MK," kata Yusdiyanto.

Bahkan, Yusdiyanto menilai, ada banyak kandidat kepala daerah alternatif di Lampung Timur yang bisa diusung parpol yang belum mengeluarkan rekomendasinya, di antaranya Dawam Raharjo petahana Bupati, Zaiful Bokhari mantan Bupati Lamtim, Wahyudi, hingga Reza Pahlevi.

Mereka tersebut tidak sekedar populer namun memiliki elektabilitas yang tinggi. Ketimbang calon yang kini telah direkomendasi oleh beberapa partai.

"Bagi masyarakat, semakin banyak calon, semakin demokratis, dan Pilkada akan semakin memberikan alternatif kepada masyarakat untuk memilih calon kepala daerah yang benar-benar akan mensejahterakan, membangun, dan memenuhi kebutuhan rakyat Lampung Timur," tandas Yusdiyanto.