News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilkada Serentak 2024

Cerita Edy Diminta Petinggi PDIP Tak Buat Megawati Menangis: Tangis Pertama Dikhianati Tukang Kayu

Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Bobby Wiratama
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bakal calon gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024). Cagub Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi, bertemu dengan pengurus PDIP Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Selasa (1/10/2024).

Edy Rahmayadi berujar, ia menerima dukungan PDIP karena dirinya tak ingin Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumut.

Ia mengatakan bahwa Bobby merupakan orang yang dibesarkan oleh PDIP. Akan tetapi, suami Kahiyang Ayu itu justru meninggalkan PDIP.

"Di saat ada yang mengusung saya, ya, sudah niat saya mau jadi gubernur kenapa, saya mau jadi gubernur karena saya tak mau Bobby ini gubernur saya." 

"Siapa yang membesarkan Bobby? PDIP. PDI Perjuangan ini memelihara harimau yang pada akhirnya diterkam harimau sendiri," ucapnya. 

Singgung Hutang

Terpisah, Edy Rahmayadi bercerita mengenai prinsip hutang yang diajarkan oleh guru ngajinya.

Ia mengungkap situasi awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumut periode 2018-2023.

Saat itu, setelah dilantik, Edy langsung dihadapkan dengan warisan hutang Dana Bagi Hasil (DBH).

Jumlahnya senilai Rp1,7 triliun ke Pemkab/Pemko di Sumut.

"Pada 5 September 2018, saya dilantik dan esoknya saya rapat dengan OPD," ucap Edy saat bertemu tokoh masyarakat, tokoh adat, dan warga Labuhanbatu Selatan, Selasa. 

"Tanggal 23 September 2018, saya disampaikan tagihan hutang Rp1,7 triliun yang harus dibayar segera," imbuhnya.

Ia lantas mengambil kebijakan untuk membereskan hutang DBH.

Tujuannya supaya pembangunan di 33 kabupaten/kota tak stagnan.

"Kalau kata guru ngaji saya, kalau punya hutang itu duluan dibayarkan. Pada tahun 2019, realitif tidak ada kerja. Termasuk bayar utang sama Labusel," ujarnya.

Ia menyebut, hutang tersebut milik Pemprov Sumut, dan pada saat itu tak berhenti di situ. Ternyata ada hutang lain, seperti ke PT Inalum sekitar Rp500 miliar.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini