Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Calon gubernur (cagub) Sumatera Utara (Sumut) nomor urut 2, Edy Rahmayadi, bertemu dengan pengurus PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Selasa (1/10/2024).
Pada kesempatan itu, Edy didampingi calon wakil gubernur (cawagub), Hasan Basri Sagala dan Ketua Tim Pemenangan, Darlan Harahap.
Di hadapan para pengurus PDIP, Edy Rahmayadi meminta agar partai berlambang banteng itu membantu pemenangannya di Labuhanbatu Selatan.
Selain itu, eks Ketua Umum PSSI itu juga menyenggol soal sejarah PDIP dan pengkhianatan yang dilakukan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Dari gubernur DKI jadi presiden siapa yang menjadikan. PDI Perjuangan dengan modalnya si Komaruddin."
"Dan mati-matian PDIP Perjuangan untuk menjadikan orang itu. Tetapi saat ini, apa perlakuan terhadap PDI Perjuangan," ucap Edy, Selasa, dilansir Tribun-Medan.com.
Ia mengatakan, PDIP adalah partai politik (parpol) yang mendukungnya setelah semua parpol lebih memilih mengusung cagub nomor urut 1, Bobby Nasution.
Sebelum diusung oleh PDIP, Edy bercerita dirinya pernah bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Selepas ada pembicaraan dengan Megawati mengenai tawaran menjadi cagub Sumut, Edy diberi nasihat oleh beberapa petinggi PDIP.
Ia menyebut, dirinya diminta setia dan tak berkhianat seperti yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarga.
"Saya makan dengan Ibu (Mega). 'Saya tak mau bangsa ini diobok-obok,' begitu kata si Ibu," ujar Edy.
Baca juga: Edy Rahmayadi Senggol Bobby Nasution: PDIP Memelihara Anak Harimau
"Pas keluar (ruangan) ditahan saya sama petinggi-tinggi partai. Jangan bikin Ibu (Megawati) itu nangis dua kali."
"Makin bingung saya. Nangis yang pertama dikhianati oleh tukang kayu (Jokowi). Di sini banyak tukang kayu," sambungnya.
Adapun Edy-Hasan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut dengan didukung PDIP dan Hanura.
Edy Rahmayadi berujar, ia menerima dukungan PDIP karena dirinya tak ingin Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumut.
Ia mengatakan bahwa Bobby merupakan orang yang dibesarkan oleh PDIP. Akan tetapi, suami Kahiyang Ayu itu justru meninggalkan PDIP.
"Di saat ada yang mengusung saya, ya, sudah niat saya mau jadi gubernur kenapa, saya mau jadi gubernur karena saya tak mau Bobby ini gubernur saya."
"Siapa yang membesarkan Bobby? PDIP. PDI Perjuangan ini memelihara harimau yang pada akhirnya diterkam harimau sendiri," ucapnya.
Singgung Hutang
Terpisah, Edy Rahmayadi bercerita mengenai prinsip hutang yang diajarkan oleh guru ngajinya.
Ia mengungkap situasi awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumut periode 2018-2023.
Saat itu, setelah dilantik, Edy langsung dihadapkan dengan warisan hutang Dana Bagi Hasil (DBH).
Jumlahnya senilai Rp1,7 triliun ke Pemkab/Pemko di Sumut.
"Pada 5 September 2018, saya dilantik dan esoknya saya rapat dengan OPD," ucap Edy saat bertemu tokoh masyarakat, tokoh adat, dan warga Labuhanbatu Selatan, Selasa.
"Tanggal 23 September 2018, saya disampaikan tagihan hutang Rp1,7 triliun yang harus dibayar segera," imbuhnya.
Ia lantas mengambil kebijakan untuk membereskan hutang DBH.
Tujuannya supaya pembangunan di 33 kabupaten/kota tak stagnan.
"Kalau kata guru ngaji saya, kalau punya hutang itu duluan dibayarkan. Pada tahun 2019, realitif tidak ada kerja. Termasuk bayar utang sama Labusel," ujarnya.
Ia menyebut, hutang tersebut milik Pemprov Sumut, dan pada saat itu tak berhenti di situ. Ternyata ada hutang lain, seperti ke PT Inalum sekitar Rp500 miliar.
"Saya kira sudah selesai, masih utang Rp 500 miliar saya Inalum, kalau saya bayar hutang bagaimana saya membangun. Ini hutang 5 hingga 10 tahun lalu," terangnya.
Lantas, pada tahun 2020, ucap Edy, pembangunan sesuai dengan visi-misi Sumut Bermartabat baru bisa bekerja.
Di antaranya pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, UMKM, pariwisata, dan lainnya.
"Insyaallah saya jadi gubernur lagi, apa saya ucapkan, saya langsung saya kerjakan."
"Ini saya rencanakan untuk lima tahun lalu. Tahu-tahu datang Covid-19 dan membayar hutang itu," ungkapnya.
Sesuai perintah Presiden Jokowi, semua daerah, termasuk Sumut, diwajibkan melakukan refocusing APBD akibat pandemi Covid-19.
Selama dua tahun anggaran, lebih dari Rp2 triliun APBD Sumut dipakai untuk penanggulangan pandemi.
Hasilnya, Sumut meraih peringkat kedua terbaik secara nasional dalam penanganan pandemi.
"Artinya apa, masih banyak program pembangunan kita yang belum berjalan."
"Karena itu tadi, harus bayar hutang, lalu menangani Covid, dan inilah kita maju lagi untuk melanjutkan pembangunan yang kita programkan sebelumnya," tuturnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul: Bertemu Kader PDIP, Edy Rahmayadi Singgung Soal Penghianatan.
(Tribunnews.com/Deni)(Tribun-Medan.com/Anugrah Nasution)