Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyoroti masalah politik uang sebagai salah satu kerawanan terbesar dalam Pilkada 2024. 

Bagja mengingatkan agar tim kampanye dan pasangan calon tidak terlibat dalam praktik politik uang yang bisa merusak integritas pemilu.

“Politik uang saat ini dari waktu ke waktu menjadi hal yang paling rawan,” ujar Bagja di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).

“Kemudian kami berharap dari semua tim kampanye, tim pasangan calon untuk tidak melakukan ini. Karena hulunya kan ini teman-teman,” sambungnya. 

Baca juga: 14 Jam Naik Kapal Antar Logistik Pilkada Ke Pulau Enggano, Pemprov Bengkulu Ditawari Bantuan TNI AL

Bagja juga menegaskan pentingnya kesadaran bersama dari masyarakat untuk menanggapi masalah ini dengan bijak. 

“Masyarakat juga jangan meminta politik uang. Jadi ini kan jadi persoalan tersendiri, masyarakat meminta, kalau mau datang memilih harus dipakai uang, itu kan tidak diperkenankan juga,” katanya.

Menurut Bagja, praktik politik uang tidak hanya merugikan demokrasi, tetapi juga melanggar hukum.

“Karena UU Pilkada jelas menyatakan baik yang memberi dan menerima itu dipidana, Pidana Pilkada,” tegasnya.