Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan sikap buruh yang terus melakukan aksi mogok kerja dan melakukan sweeping. Menurut dia, tak sedikit buruh yang memaksa buruh lainnya, yang sebenarnya ingin bekerja untuk ikut mogok kerja dan sweeping.
"Coba kita pikirkan kalau anda seorang buruh harian, lalu pabrik tutup karena dipaksa sweeping. Lalu siapa yang menggaji buruh harian yang tidak kerja?" kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (31/10/2013). Ia mencontohkan, apabila tiga hari saja, buruh itu mogok kerja, bagaimana nasib anak dan istri mereka.
Basuki mengimbau kepada para aktivis buruh yang gemar melakukan aksi unjuk rasa untuk tidak lagi memaksa buruh lainnya melakukan sweeping dan menghentikan produksi. Apabila perusahaan tutup, akan menambah biaya produksi, dan memengaruhi daya saing usaha.
"Sama-sama duduk bersama begitu lho, kita juga pemerintah membantu supaya nilai kebutuhan hidup layak (KHL)-nya rendah dengan cara KJS, KJP, transportasi murah, dan tempat tinggal murah. Jadi mari kita duduk bersama," kata Basuki.
Satu di antara bentuk ancaman buruh kepada buruh lainnya terlontar dari Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Hadi Broto. Ia mengungkapkan satu-satunya perwakilan buruh yang hadir kemarin, Dedi Hartono sempat menunjukkan pesan singkat dari keenam rekannya yang memilih untuk tidak hadir.
Kendati Dedi tidak menjelaskan alasan rekan lainnya sesama buruh yang tidak menghadiri rapat Dewan Pengupahan terkait penentuan UMP DKI 2014, namun dari isi pesan yang ditunjukkan, Dedi disebut pengkhianat karena menghadiri rapat penetapan UMP tersebut.
Hadi kemudian menilai adanya konflik horizontal antar tujuh perwakilan unsur buruh di dalam Dewan Pengupahan. Sebab, buruh yang berada di dalam Dewan Pengupahan berasal dari asosiasi dan federasi yang berbeda. Ia sangat menyayangkan konflik tersebut karena berhubungan dengan nasib UMP, yang dapat membuat buruh kembali terlantar.
"Komandan mereka beda, ada yg Said Iqbal ada yang Andi Gani. Dia kan hanya memerankan dari kebijakan pimpinan," kata Hadi.