Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik marah saat rapat Badan Anggaran antara pihak eksekutif dengan legislatif.
Saat itu rapat membahas penyertaan modal pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta.
Rapat berlangsung di ruang rapat serba guna lantai 3 DPRD DKI Jakarta.
Rapat berjalan alot.
Terutama, saat membahas Penyertaaan Modal Pemerintah (PMP) untuk PD Pasar Jaya.
BUMD yang menaungi seluruh pasar di Jakarta tersebut, mengajukan PMP sebesar Rp 170 miliar.
Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin menjelaskan, kebutuhan modal itu untuk merevitalisasi pasar yang ada di Jakarta.
Dia memproyeksikan, pada 2019 revitalisasi akan selesai.
Menilai proyek itu, Taufik menganggap Arief tidak detail dalam pemaparannya.
"PD Pasar mau jadi apa? Tukang sewa kios atau apa? Kasih gambaran ke kita (Banggar) mau ngapain," ucap Taufik di ruang rapat, Kamis (1/9/2016).
Menjawab pertanyaan itu, Arief menjelaskan perlunya mengayomi para pedagang pasar.
Dia menilai pasar tradisional yang ada di Jakarta sulit bersaing dengan pasar modern.
Sehingga berpengaruh terhadap transaksi jual beli di pasar tradisional.
"Untuk mendapatkan kualitas, serta harga murah, kami ingin membantu pedagang dengan membuat perkulakan," jawab Arief.
Taufik mengatakan pada rapat Komisi B dan C dengan PD Pasar Jaya, Rabu (31/8/2016), Arief tidak konsisten dengan usulan PMP.
karena dalam rapat itu, Arief tidak masalah dengan dicoretnya usulan PMP PD Pasar Jaya.
"Bapak ngomong di forum resmi dan dijadwalkan. Bapak ngomong dengan gampang, 'kalau dewan mau coret, coret saja'."
"Sementara hari ini, bapak mengusulkan. Ini forum resmi, sah berdasarkan undang-undang, bapak harus minta maaf," kata Taufik.
Menengahi perseteruan antara Taufik dan Arief, pimpinan Banggar lainnya, Triwisaksana memutuskan untuk menunda persetujuan PMP untuk PD Pasar Jaya.
Rapat Banggar ditunda, Jumat (2/9/2016).