Kata M Taufik, Soliditas Gerindra-PKS di Pilpres Tidak Bisa Ditukar dengan Kursi Wagub DKI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perebutan kursi wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno masih berlanjut.

Sebagai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga pada Pilkada DKI 2017, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) sama-sama ingin mengusulkan nama wakil gubernur.

PKS meminta Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik tidak maju sebagai calon wakil gubernur DKI. Dengan demikian, PKS dan Gerindra bisa sepakat mengusulkan satu nama dari PKS.

Pemilihan wakil gubernur DKI pun tidak perlu dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara atau voting di DPRD DKI Jakarta.

"Pak Taufik enggak usah maju. Yang diusung oleh PKS dan Gerindra itu satu aja sehingga tidak ada voting-voting, langsung otomatis aja gitu. Itu harapannya PKS," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, Senin (17/9/2018).

Baca: PKS Minta Gerindra Legowo Serahkan Kursi Wagub DKI Agar Koalisi Prabowo-Sandi Solid di Pilpres

Perkokoh koalisi Pilpres PKS berharap Gerindra legowo menyerahkan kursi wakil gubernur DKI itu kepada PKS.

Tujuannya yakni demi memperkokoh koalisi pada Pilpres 2019.

PKS dan Gerindra diketahui berkoalisi mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga pada Pilpres mendatang.

PAN dan Partai Demokrat turut bergabung dalam koalisi itu.

"Ada tujuan yang lebih besar, memperkokoh koalisi untuk kemenangan presiden. Salah satu cara memperkokoh itu adalah dengan calonnya satu aja dari PKS didukung PKS sama Gerindra," ujar Suhaimi.

Meskipun demikian, Suhaimi mengaku pihaknya belum berkoordinasi lagi dengan Taufik dan Partai Gerindra untuk membahas keinginan PKS agar Gerindra tidak mengajukan nama cawagub.

Dia akan berkomunikasi dengan Taufik dalam waktu dekat.

Sementara soal nama cawagub yang akan diajukan PKS, Suhaimi menyebut akan diputuskan oleh majelis syuro PKS.

Dia menyebut belum ada pengerucutan dari enam nama yang digadang-gadang akan diusulkan PKS.