Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik pengganti Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga kini belum usai. Kedua partai pengusung, Gerindra dan PKS, masih belum menemui kesepakatan siapa yang pantas menempati posisi DKI 2.
Padahal, banyak masalah dan persoalan di DKI Jakarta yang harus segera diselesaikan.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andi Anggana, menilai berlarutnya hal tersebut dapat mengorbankan kepentingan warga DKI.
Kebijakan yang seharusnya cepat ditangani, menjadi terhambat karena fokus pejabat legislatif dan eksekutif terpecah.
"Ini merugikan publik. Perhatian pejabat daerah, khususnya eksekutif dan legislatif. Padahal banyak persoalan yang belum beres di Jakarta,” kata Andi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/9/2018).
Juru bicara PSI DKI Jakarta ini juga memberikan komentarnya tentang nama yang diusung salah satu partai yang mendorong eks koruptor untuk isi jabatan Wagub DKI.
Menurutnya, hal tersebut bertolak belakang dengan semangat legislatif dan eksekutif yang ingin menghadirkan perwakilan pejabat publik, bersih dari kasus korupsi.
"Logika pemberantasan korupsinya dimana? Kita semua berjuang anti korupsi, lah ini, sudah pernah ketahuan dan di hukum, kok ya diperjuangin jadi Wagub. Kapan Indonesia bersih dari korupsi dong?," sindirnya.
Meski berdasar Putusan MK tahun 2016 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mantan napi korupsi yang tidak diancam hukuman 5 tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri sebagai pejabat publik.
Namun secara etis dan semangat anti korupsi, mendorong napi eks koruptor maju ke legislatif, menodai itu semua.
"Moralitas publik seperti terinjak-injak. Masih banyak putra-putri terbaik bangsa. Masa kita memilih pejabat publik yang bekas menjahati publik sendiri, logikanya dimana?," katanya.
Andi mendesak DPRD DKI Jakarta dan pihak lainnya menolak mantan napi korupsi diangkat jadi Wagub DKI Jakarta.
Persoalan ini menurutnya bukan masalah suka atau tidak suka, namun lebih kepada menjaga marwah pejabat eksekutif di Ibukota bersih dari hal yang berbau korupsi.