Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Hari ini, Jumat (10/4/2020), penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta dimulai.
Penerapan PSBB juga diikuti dengan beragam sanksi yang bisa menjerat pelanggarnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sanksi pelanggaran diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan pada Nomor 9 Tahun 2020.
"Dalam Pasal 27 pelanggaran PSBB dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan sesuai pidana."
"Mulai pidana ringan, dan jika berulang bisa lebih berat," kata Anies, sebagaimana Tribunnews rangkum dalam tayangan Youtube tvOne, Jumat (10/4/2020).
Lebih lanjut, dalam penerapan itu Anies menggandeng aparat penegak hukum untuk bekerja sama menerapkan aturan.
"Kita akan kerjakan bersama dengan aparat penegak hukum, untuk memastikan bahwa ketentuan benar-benar dilaksanakan," jelasnya.
Adapun, Anies menjelaskan sanksi pelanggar PSBB sudah diatur dalam Undang-Undang mengenai karantina kesehatan.
"(Sanksi -red) sesuai dengan Pasal 93 Juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018."
"Terkait karantina kesehatan," tutur Anies.
Lanjut Anies, menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan bagi pelanggar akan dikenakan dua sanksi.
Yakni pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah.
"Hukuman selama-lamanya satu tahun dan denda sebesar-besarnya Rp 100 juta rupiah," katanya.
Baca: Jakarta PSBB Hari Ini, Gubernur Jatim Khofifah Jawab soal Kabar Surabaya dan Malang Ajukan PSBB
Terkait ketentuan tersebut, Anies mengimbau agar masyarakat memandang PSBB bukanlah penderitaan.